Buku ini diterbitkan sebagai pengganti dari buku "Hukum Perkapalan". Penggantian ini dilakukan karena adanya persyaratan baru dalam program ujian negara untuk Mualim dan Ahli Mesin Kapal. Materi bu…
Biro Hukum dan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitas penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan hukum laut, p…
Biro Hukum dan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitas penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan hukum laut, p…
Studi ekskursi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu dan meningkatkan pengetahuan serta pandangan bagi para mahasiswa dalam pengertian mengenai perikanan …
Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai Negara Maritim dan memiliki wilayah laut yang memiliki potensi sumber daya laut yang cukup memadai. Potensi sumber daya tersebut, khususnya di sektor kelautan…
Untuk dapat mewujudkan tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara perlu disusun Pedoman Umum Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen …
Pada awalnya berdasarkan petutusan Territoriale Zee an Maritieme Kringen Ordonnantie, wilayah laut Indonesia hanya 3 mil dari garis batas pantai pulau. Pada tahun 1982 UNCLOS menetapkan dalam konve…
Buku ini merupakan hasil penelitian mengenai Masalah Landas Kontinen yang dilihat dari konsep Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 maupun dari sisi praktis yang…
Hukum pada hakekatnya merupakan satu sistem yang utuh, terpadu, berjenjang dan bersumber kepada sumber hukum utama yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu perlu diciptakan sat…