Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2008. Sebanyak 22 peraturan perundang-undangan ditetapkan, mulai dari …
Peraturan Menteri ini ditetapkan dalam rangka perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Ruang lingkup peraturan ini adalah …
Peraturan ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pemasukan Hasil Perikanan; pemeriksaan dan tempat pemasukan Hasil Perikanan; pemasukan Hasil Perikanan sebagai barang bawaan dan pemasukan H…
Peraturan ini disahkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yang terdiri atas beberapa Kementerian/Lembaga seb…
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.3/PER-DJPT/2017 merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan sarana penangkapan ikan dari Direk…
Peraturan Menteri (PERMEN) KP No. 11 Tahun 2016 ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penataan ukuran kapal penangkap ikan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan sumber daya alam sektor perikana…
Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai bentuk perlindungan atas risiko usaha yang dialami oleh pembudidaya ikan kecil ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan yaitu antara lain hilang atau rus…
Peraturan Menteri ini disahkan karena pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan per…
Peraturan ini disahkan dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2…
Pada peraturan ini disebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Per…
Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan d…
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan Buku Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2018. Buku ini bertujuan untuk memuat informasi dan mempermudah…
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan abgian dari hak asasi manusia yang dijamin d dalam UU RI Tahun 1995. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk mem…
Buku ini secara garis besar berisi tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi seluruh unit kerja pusat yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk Direktorat Jenderal Pengu…
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta sarana pemberitaan pelayanan informasi hukum sec…
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta sarana pemberitaan pelayanan informasi hukum sec…
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta sarana pemberitaan pelayanan informasi hukum sec…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2016. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Buku Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 bertujuan untuk memberikan informasi dan mempermudah dalam menemukan peraturan perundang-undangan bidang kelaut…