Dalam rangka mewujudkan pembangunan di bidang kelautan, Dewan Maritim Indonesia telah menyusun suatu perangkat nasional berupa kebijakan kelautan Indonesia (Indonesia Ocean Policy) sebagai dokumen …
Pembuatan buku ini didasarkan pada Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa pemerintah, serta keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 45/ME…
Buku ini memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola, penunjukan langsung dan pemilihan langsung di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
Buku ini memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara jasa konsultasi di linkungan Departemen Kelautan dan Perikanan
Kondisi geografi Indonesia mengisyaratkan bahwa perhubungan laut memegang peranan penting yang cukup menentukan, tentunya dengan dukungan pengembangan industri galangan, perkapalan dan infrastruktu…
Buku ini menyajikan informasi dan memperlajari berbagai permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum di laut serta pentingnya suatu badan/lembaga yang melakukan penegakkan hukum keama…
Melalui buku ini, penulis mengajak anak-anak dan masyarakat lainnya lebih banyak membaca buku tentang keberadaan laut kita, agar lebih mengenal potensi sumber daya alam yang terkandung di wilayah l…
Pada awalnya berdasarkan petutusan Territoriale Zee an Maritieme Kringen Ordonnantie, wilayah laut Indonesia hanya 3 mil dari garis batas pantai pulau. Pada tahun 1982 UNCLOS menetapkan dalam konve…