Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu dalam Perubahan ke-2 UUD 1945 Pasal 18 (b) ayat 2; UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan …
Masyarakat hukum adat memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Relasi yang kuat antara masyarakt hokum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya, memunculkan…
Tahun 2016, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan penguatan masyarakat adat dan local yaitu: identifikasi dan pemetaan masyara…
Program SPDN/SPBN pertama kali diluncurkan pada tahun 2003, sebagai bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Melalui kerjasama yang sinergis antara DKP, Per…
Masyarakat pesisir yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya kelautan. Peme…
Modul ini disusun sebagai acuan bagi pelatih atau pengolah data dalam melakukan pengumpulan data produksi Kelautan dan Perikanan. Penggunaan modul dengan benar akan dapat membantu mempercepat terca…
Dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, maka minat konsumsi ikan perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu penyediaan ikan dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau. Sampai saat ini kondisi pasar…
Ekosistem terumbu karang dan padang lamun merupakan bagian penting dari sistem pesisir dan laut Indonesia yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat strategis. Kedua ekosistem i…
Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Perikanan Skala Kecil (RAN-PPSK) merupakan wujud komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti instrumen internasional Voluntary Guidelines fir Securing Sustainable Sma…
Salah satu komponen yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan usaha penangkap ikan adalah Alat Bantu Penangkapan. Buku ini adalah Pedoman yang membahas mengenai spesifikasi Teknis dan Cara P…