Dalam rangka perencanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk proyek pembangunan dan dengan mengacu pada ketentuan dalam surat keputusan bersama menteri keuangan dan menteri PPN/ Ketua Bappenas …
Untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah dan nilai barang milik/kekayaan negara, baik yang berbentuk barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak di lingkungan Departemen Kelautan …
Pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut di wilayah perairan Indonesia, perlu dibentuk Panitia Nasional yang mempertimbangkan, mengkoordinasi…
Proses pembangunan kelautan dan perikanan perlu didukung dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara terpadu oleh sebab itu…
Untuk dapat mewujudkan tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara perlu disusun Pedoman Umum Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen …
Guna mewujudkan tertib administrasi keuangan perlu disusun Pedoman Umum Administrasi Keuangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan diputuskan keputusan meteri kelautan dan perikanan tent…
Penyuluhan perikanan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, yaitu ebrperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku utama, pela…
Publikasi ini merupakan salinan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 dan 112 Tahun 2007. Peraturan nomor 111 membahas tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2007 t…
Auditor Inspektoral Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai unsur Aparat Pengawsan Fungsional menerbitkan buku ini yaitu Himpunan Ketentuan dan Peraturan bagi Auditor Inspektorat Jendera…
Auditor Inspektoral Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai unsur Aparat Pengawsan Fungsional menerbitkan buku ini yaitu Himpunan Ketentuan dan Peraturan bagi Auditor Inspektorat Jendera…
Buku ini berisikan kumpulan perundang-undangan peraturan perikanan laut hingga tahun 1976. Terdapat 16 peraturan perikanan laut yang terdiri dari Undang-undang, Keputusan presiden, lembaran negara,…
Buku ini memuat perauran perundang-undangna di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan pada tahun 2009. Berisikan 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun…
Buku ini memuat perauran perundang-undangna di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan pada tahun 2009. Berisikan 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun…
Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km 2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Sebagai tindak lanjut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahu…
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KELAUTAN INDONESIA seiring dengan berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, diperlukan langkah-langkah penanganan yang…
Untuk menjaga keutuhan Wilayah Negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pemb…
Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan ditetapkan dalam hal untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 56 UU no.31 tahun 2004 tentang Penyel…
Undang-undang pelayaran mulai dari UU RI no.21 tahun 1992 hingga UU RI tahun 2005. Untuk penanganan setelah terjadinya kecelakaan, terdapat dua hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaca …
Artikel contained in this journal is : THE EFFECT OF SALINITY, TEMPERATURE AND GAMETE DENSITY ON THE EMBRYONIC DEVELOPMENT OF THE SLIPPER OYSTER, CRASSOSTREA IREDALEI FAUSTINO; STRUCTURE OF FISH CO…
Produksi ikan dalam periode sepuluh tahun terakhir (1991-2001) mengalami peningkatan rata-rata 4,23% per tahun, yaitu dari 2,832 ton pada tahun 1991 menjadi 4.276.720 ton pada tahun 2001. Produksi …