Aspek social-budaya dan Ekonomi merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam upaya pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan kawasan ya…
Identifikasi, inventarisasi dan pencadangan kawasan konservasi merupakan langkah awal dalam pembentukan sebuah kawasan konservasi. Buku panduan ini merupakan bagian dari seri panduan suplemen E-KKP…
Panduan Penataan Batas Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ini merupakan panduan pendukung dari "Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, …
Pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh satuan unit oraganisasi pengelola, berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi. Rencana pengelolaan dan zonasi k…
Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan banyak termuat dalam pidato Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Buku Kumpulan Pidato Menteri Ke…
Buku ini disusun sebagai pelengkap Buku Pedoman E-KKP3K dengan tujuan untuk memberikan pengertian dna pemahaman yang lebih lengkap perihal upaya peningkatan aspek sarana dan prasarana dalam menduku…
Panduan pendanaan (suplemen 5) dalam efektifitas pengelolaan berdasarkan E-KKP3K memuat empat aspek penting, yaitu: perolehan pendapatan termasuk upaya penggalangan dana; Penggunaan dana yang meruj…
Penghargaan pesisir (coastal award) merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kepada pihak yang tidak sekedar peduli terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan…
Efektivitas pwengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi dapat dievaluasi menggunakan pedoman Evaluasi Efektivitas Pengelelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K…
Pada kesempatan-kesempatan tertentu, Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan sambutan dan berdialog dengan para nelayan, masyarakat pesisir, unsur pemerintah provinsi maupun Pemerintah daerah, …
Di dalam UU ini nantinya akan melahirkan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) yang merupakan hak atas bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan, perikanan, dan usaha lainnya yang…
As one of the important documentation outputs of the FAO Project TCP/INS/3402 "Development of preventive aquatic animal health protection plan and enhancing emergency response capacities to shrimp …
As one of the important documentation outputs of the FAO Project TCP/INS/3402 "Development of Preventive Aquatic Animal Health Protection Plan Enhancing Emergency Response Capacities to Shrimp Dise…
Panduan ini dirancang sebagai salahsatu penunjang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kewenangan pengelolaan wilayah laut. Penerbitan mengenai pengelolaan terumbu karang merupakan salah satu pr…
Tantangan era globalisasi dan semakin cepatnya perubahan lingkungan strategis menuntut peningkatan profesionalisme dari SDM kelautan dan perikanan yang memegang peranan sangat penting dalam membawa…
Dalam buku peraturan ini didapati beberapa perubahan yang secara garis besar dikemukakan di bawah ini: 1. Perubahan dalam susunan /struktur dan urutan aturan-aturan 2. Penggunaan ukuran dalam s…
Petunjuk teknis pengelolaan perpustakaan ini disusun dengan maksud untuk dapat dijadikan pedoman kerja bagi unit-unit perpustakaan baik yang tergabung dalam jaringan informasi IPTEK Perikanan Indo…
Dalam rangka menyeragamkan dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian perlu adanya buku pedoman kepegawaian bagi pimpinan unit kerja dan petugas yang diserahi tugas urusan kepeg…
Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) pada prinsipnya merupakan suatu sistem manajemen mutu dalam seluruh rangkaian proses produksi hasil perikanan mulai prapanen, dan pascapanen, hingga siap didis…
Buku ini merupakan merupakan salahsatu dari seri Jaringan Informasi Perikanan Indonesia (INFIS) yang memberikan informasi seputar: Biologi Udang Putih, Pengelolaan dan Teknik Operasional Hatchery (…