Bahwa Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi…
Perjanjian Kerja Laut adalah kesepakatan antara awak Kqpal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau Nahkoda Kapal Perikanan atau dengan agen Awak Kapal Perikanan …
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan Ha…
Bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendo…
The waters under the sovereignty and jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the Indonesian Exclusive Economic Zone and the high seas based on international provisions, c…
In the early 1990s, the international community moved to place emphasis on the use of port state measures as fisheries management tool. This was because port state measures were sees as a cost-effe…
Upon entry into force of the FAO Agreement on 5 June 2016, 30 FAO Members were parties and legally bound to implement its provisions in legislation and procedures. By the end of June, the number of…
Publikasi ini merupakan kumpulan perundang-undangan di sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983, 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, 3. Undang-undang N…
Buku ini berisi hasil penelitian dan kajian terkini para peneliti Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di wilayah perairan WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republi…