Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2005 tentang Perjalanan dinas ke luar negeri, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan perjalanan d…
Seba-serbi pengawasan merupakan kumpulan kriteria/kaidah/aturan suatu aktivitas-aktivitas yang digunakan sebagai pedoman dalam pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah maupun organisas…
Laut merupakan pilar utama ekonomi negara dan pemersatu bangsa, sebagai media transportasi antar pulau maupun negara, sebagai objek wisata maupun keamanan dan pertahanan negara. Sejak tahun 1927, s…
Buku ini diharapkan mampu menjembatani pemecahan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut di Indonesia, khususnya di wilayah yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota dalam pengelolaannya. Pedoman …
Publikasi Kompilasi Referensi Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan RUU Kelautan Jilid I, berisikan: 1. Undang-undang No. 1 tahun 1973, 2. Undang-undang No.5 tahun 1983, 3. Undang-undang …
Publikasi ini merupakan referensi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RUU Kelautan Jilid II: yang memuat Undang-undang sebanyak 17 antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang …
Rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik guna menciptakan tata pemerintahan yang efisien dan efektif, diperlukan sistem pengendalian intern pem…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2006. Sebanyak 20 peraturan perundang-undangan ditetapkan, mulai dari …
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2009, ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2008 tent…
Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ik…
Untuk dapat terwujudnya good governance di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengelolaan anggaran yang diselenggarakan secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan adanya…
Pemberantasan Kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pemabngunan kelautan dan perikanan. Upaya integrasi PNPM Mandiri KP…
(1) Historical fluctuations in spawning location of anchovy and sardine in the Bay of Biscay (2) Modelling potential spawning habitat of sardine and anchovy (3) MEchanistic links between climate…
1) An individual -based model for the direct conversion of otolith into somatic growth rates; (2) Impacts of a reduced thermohaline circulation on transport and growth of larvae and pelagic juvenil…
This journal have seven original articles and two short communication, which is: (1) Biophysical modeling of larval drift of anchovy recruitment in the Bay of Biscay; (2) The influence of environme…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, sus…
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Persatuan Nasional dan untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas Kabinet Persatuan Nasional dan untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tu…
Dalam rangka memenuhi tuntuan pembangunan yang semakin kompleks dalam era reformasi dan globalisasi, maka perencanaan pemabgnunan yang diperlukan saat ini bukanlah sekedar merupakan kelanjutan dan …
Buku ini berisikan kumpulan perundang-undangan peraturan perikanan laut hingga tahun 1976. Terdapat 16 peraturan perikanan laut yang terdiri dari Undang-undang, Keputusan presiden, lembaran negara,…