Laporan Akhir Perumusan Kebijakan Sumber Daya Manusia Maritim

Sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah satu faktor pendukung pengelolaan kelautan secara maksimal merupakan pengemabngan Sumberdaya Manusia Baha…

Perumusan Kebijakan Tata Pemerintahan di Laut

Salah satu persyaratan eksistensi sebuah negara adalah adanya wilayah kedaulatan baik berupa wilayah laut atau darat. Potensi kekayaan laut Indonesia merupakan kekayaan yang besar. Minimnya sarana …

Indikator Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Volume IV : Produksi, Nilai P…

Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan semua jajaran lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan. Indikator ki…

Indikator Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Volume II : Sarana/teknologi,…

Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan semua jajaran lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan. Indikator ki…

Indikator Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan Volume I : Potensi Sumber Day…

Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan semua jajaran lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan. Indikator ki…

Perumusan Kebijakan Lintas Sektoral Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Perik…

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan, terutama sektor perikana, pariwisata bahari dan jasa kelautan sudah selayak dikelola dengan baik dan optimal untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional …

Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasiona…

Pada awalnya berdasarkan petutusan Territoriale Zee an Maritieme Kringen Ordonnantie, wilayah laut Indonesia hanya 3 mil dari garis batas pantai pulau. Pada tahun 1982 UNCLOS menetapkan dalam konve…

Perumusan Kebijakan tentang Ketahanan Wilayah Laut

Secara spasial, Indonesia merupakan Negara yang mempunyai ruang wilayah yang luas dengan tata letak yang terhitung sangat strategis. Posisi ini tidak dapat dipungkiri mengandung sejumlah kerawanan …

Laporan Sosialisasi KEPPRES No. 126 Tahun 2001

Laporan ini merupakan gambaran dari pelaksanaan Peringatan Hari Nusantara ke-9 Tahun 2008, meliputi rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Strategic Action Programme for the Arafura and Timor Seas

The strategic action programme for the Arafura and Timor Seas describes policy and institutional initiatives and capacity development and investment needed to address the priority problems of a tr…

Perumusan Kebijakan Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan di Laut : laporan

Kajian tentang Kebijakan Pertahanan, Keamanan dan Keselamatan di Laut ini hakekatnya merupakan penjabaran misi-7 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kelautan sampai tahun 2025, sebagai bahan …

Analisis Kebijakan Ekosistem Laut Dalam Rangka Mengantisipasi Pemanasan Globa…

Lingkungan laut indonesia terdiri dari unsur-unsur sumber daya alami hayati dan non hayati, serta merupakan salah satu ekosistem laut yang luas. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan non hayati s…

Perumusan Kebijakan Tata Kelola Kelautan dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintah…

Tata kelola telah menjadi isu strategis yang semakin menarik perhatian ketika kehidupan dan sumberdaya publik di laut mengalami krisi. Keterbatasan alam dan sumberdaya, ketidakmampuan manusia dan k…

Maritime Security Policy : Laporan

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara memiliki perairan laut seluas 5,8 juta km2, pantai terpanjang kedua di dunia, 95,181 km dan pulau sebanyak 17,480 puau. Luas wilayah perair…

Sosialisasi Keppres No. 126 Tahun 2011 : Laporan

Hari Nusantara telah ditetapkan sebagai hari nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 126 Tahun 2001 dan tanggal 13 Desember diperingati sebagai Hari Nusantara. Penyelenggaraan Peringatan Har…

Kebijakan Industri Perikanan : Laporan

Laporan akhir ini disusun berdasarkan hasil rapat penyempurnaan dari laporan kemajuan dengan pemangku kepentingan. Pembangunan industri perikanan pada hakekatnya ditunjukan untuk meningkatkan kesej…

Perumusan Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Batas Wilayah Negara Republi…

Penentuan batas lautan territorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pualu-pulau Negara Indonesia. Undang-undang dasar 1945 amandemen 4 pasal…

Perumusan Sistem Hukum di Bidang Kelautan dalam Rangka Sistem Hukum Nasional

Hukum pada hakekatnya merupakan satu sistem yang utuh, terpadu, berjenjang dan bersumber kepada sumber hukum utama yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu perlu diciptakan sat…

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN ADAPTASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK BANJ…

Penelitian bertujuan memberikan gambaran mengenai strategi mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah serta strategi adaptasi masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi dampak banjir. Penelitian …

NASKAH AKADEMIS DALAM RANGKA MENUJU PERBAIKAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN PADA AKTIF…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

v, 66 hlm. + lamp. ; 30 cm

Series Title

-

Call Number

PRO KKP 06-338(084.28) KEBSTRA