Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan adalah merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewewenangan, Susunan Organ…
Pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2002 di bidang kelautan dan perikanan adalah merupakan acuan bagi seluruh aparat Departemen Kalautan dan Perikanan maupun pihak-pihak terk…
Wilayah pesisir di Indonesia memiliki makna yang sangat penting mengingat penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. Di lain sisi wilayah pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki peran penting…
Peningkatan ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan, dipandang perlu memanfaatkan penyediaan kredit dengan tingkat bunga yang terjangkau guna pembiayaan investasi atau modal kerja bagi ke…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, sus…
Publikasi ini berisikan tentang 4 surat edaran yang antara lain adalah: 1. Surat edaran menteri eksplorasi laut dan perikanan nomor: SE-01/MenELP/VI/00 tentang pedoman pengembangan kapasitas dan ke…
Dalam rangka memenuhi tuntuan pembangunan yang semakin kompleks dalam era reformasi dan globalisasi, maka perencanaan pemabgnunan yang diperlukan saat ini bukanlah sekedar merupakan kelanjutan dan …
Proses pembangunan kelautan dan perikanan perlu didukung dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara terpadu oleh sebab itu…
Penyuluhan perikanan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, yaitu ebrperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku utama, pela…
Publikasi ini merupakan salinan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 dan 112 Tahun 2007. Peraturan nomor 111 membahas tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2007 t…