Buku pedoman advokasi ini bermanfaat bagi organisasi yang berminat dalam hal mengembangkan dan menguatkan kapasitas dan strategis advokasi. Tujuan penulisan buku ini adalah menyediakan Advokasi aga…
Buku ini berisi tentang berbagai pemikiran tentang reformasi birokrasi yang semakin berkembang biak di tengah permasalahan birokrasi yang kian kompleks. Buku ini memaparkan mengenai konsepsi untuk …
Pada penerbitan jurnal volume ini, dimuat artikel mengenai: 1. Linieritas Legislasi dan Ajudikasi Konstitusional dalam Penegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisis t…
Buku ini ditulis dalam rangka memenuhi kebutuhan para mahasiswa fakultas hukum maupun mereka yang berminat mengenal dan mendalami Hukum Perjanjian Internasional yang merupakan salah satu cabang dar…
Perkembangan ekonomi dan keuangan yang semakin mengglobal sejak bergulirnya kesepakatan GATT WTO menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dengan sebelumnya, termasuk di bidang kejahatan bisnis. U…
Dalam pasal 1 Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 ditentukan bahwa: (1) sumber hukum adalah sumber yang dijadikan vahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan; (2) sumber hukum terdiri atas sumbe…
Pada edisi Juli 2010, jurnal ini hadir tanpa rubik tetapi tema yang diusung masih sama yaitu hukum dan konstitusi (Analisis Putusan) Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah…
Essential to the formulation of a coastal management program is a clear understanding of the existing governance structure for the issues that the program intends to address. This lagal and institu…
Buku ini diterbitkan sebagai pengganti dari buku "Hukum Perkapalan". Penggantian ini dilakukan karena adanya persyaratan baru dalam program ujian negara untuk Mualim dan Ahli Mesin Kapal. Materi bu…
Biro Hukum dan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitas penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan hukum laut, p…
Biro Hukum dan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitas penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan hukum laut, p…
Studi ekskursi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu dan meningkatkan pengetahuan serta pandangan bagi para mahasiswa dalam pengertian mengenai perikanan …
Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai Negara Maritim dan memiliki wilayah laut yang memiliki potensi sumber daya laut yang cukup memadai. Potensi sumber daya tersebut, khususnya di sektor kelautan…
Untuk dapat mewujudkan tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara perlu disusun Pedoman Umum Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen …
Pada awalnya berdasarkan petutusan Territoriale Zee an Maritieme Kringen Ordonnantie, wilayah laut Indonesia hanya 3 mil dari garis batas pantai pulau. Pada tahun 1982 UNCLOS menetapkan dalam konve…
Buku ini merupakan hasil penelitian mengenai Masalah Landas Kontinen yang dilihat dari konsep Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 maupun dari sisi praktis yang…
Hukum pada hakekatnya merupakan satu sistem yang utuh, terpadu, berjenjang dan bersumber kepada sumber hukum utama yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu perlu diciptakan sat…
1. A. Soegiarto Integrated Coastal Zone Management In Indonesia: Problems And Plan Of Action 1 rn2. Yoshito Tsuchiya. Sandy Beach Stabilization In Relation To Long-term And Large-scale Coastal Beh…