Merupakan Publikasi dari kumpulan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang bersisikan sebagai berikut: 1. Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 2. Nomor P.15/MENLH…
Merupakan publikasi dari Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 dalam bidang Lingkungan Hidup. Memuat 4 peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI yaitu dengan nomor: 1. 05 Tah…
terbitan ini berisi tentang kumpulan peraturan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan. yaitu pengelolaan daerah aliran sungai. perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. dan tata cara penyel…
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pen…
Buku ini berisi mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 Tentang "Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas…
The sanctioning of Law Number 40 of 1999 concerning the Press is essential since the Law shall govern the Press, which include, the printed media, electronic media and other media, to function maxi…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoensia Jilid 3 tahun 2007, merupakan kelanjutan Buku yang telah diterbitkan sejak 2000. Dalam Buku Jilid 3 Tahun 2007 merupakan semua peratura…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoensia Jilid 2 tahun 2007, merupakan kelanjutan Buku yang telah diterbitkan sejak 2000. Dalam Buku Jilid 2 Tahun 2007 merupakan semua peratura…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoensia Jilid I tahun 2007, merupakan kelanjutan Buku yang telah diterbitkan sejak 2000. Dalam Buku Jilid I Tahun 2007 merupakan semua peratura…
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rehabilitasi …
Dalam rangka meningkatkan akselerasi kegaitan penelitian dan pengembangan serta pengembangan kapasitas institusi dan sumberdaya manusia, perlu dilakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembag…
Dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 …
Karya rekam film cerita atau film dokumenter merupakan salah satu atau jenis karya rekam yang menggunakan bahan baku khusus, sehingga serah simpan dan pengelolaannya memerlukan penanganan secara kh…
Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu penge…
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 sejak berlaku tanggal 16 November 1994, diperlukan langkah-langkah penanganan yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka lebih meningkatkan…
Peraturan Kepegawaian dimaksud antara lain adalah peraturan pelaksanaan penggajian, peraturan pelaksanaan tunjangan jabatan fungsional, peraturan pelaksanaan kerja lembur, pemberian uang makan, dan…
Komponen sistem penerimaan dan penyaluran bantuan bencana Fungsi penerimaan dan penyaluran bantuan uang, barang dan jasa Penerapan dan pemberlakuan sistem
Buku ini berisi peraturan menteri kelautan dan perikanan republik indonesia tentang pedoman penyuluhan program penyuluhan perikanan
Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan kesejahteraan, pengembangan wirausaha anggota KUKP, dan …
peraturan bersama menteri komunikasi dan informatika dan kepala badan kepegawaian negara. nomor 39 dan 31 tahun 2014 tentag ketentuan pelaksanaan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan…