Peraturan Menteri ini ditetapkan dalam rangka perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Ruang lingkup peraturan ini adalah …
Peraturan ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pemasukan Hasil Perikanan; pemeriksaan dan tempat pemasukan Hasil Perikanan; pemasukan Hasil Perikanan sebagai barang bawaan dan pemasukan H…
Peraturan ini disahkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yang terdiri atas beberapa Kementerian/Lembaga seb…
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.3/PER-DJPT/2017 merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan sarana penangkapan ikan dari Direk…
Peraturan Menteri (PERMEN) KP No. 11 Tahun 2016 ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penataan ukuran kapal penangkap ikan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan sumber daya alam sektor perikana…
Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai bentuk perlindungan atas risiko usaha yang dialami oleh pembudidaya ikan kecil ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan yaitu antara lain hilang atau rus…
Peraturan Menteri ini disahkan karena pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan per…
Dalam Edisi Majalah Laut Kita ini berisi cerita-cerita mengenai bagaimana proses peralihan alat tangkap sebagai laporan utama dalam rubrik Prioritas untuk memberikan gambaran bagaimana sebenarnya n…
Pada edisi ke empat ini kebijakan mengenai pengendalian mutu dan peningkatan ekspor produk perikanan kami angkat sebagai isu utama. Dipaparkan pula informasi lebih jauh mengenai program Keramba Jar…