Pedoman Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut UU No.22/1999
Penegasan batas kewenangan Daerah sama sekali tidak mengkapling laut, tetapi memberi pegangan sampai di mana batas kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan ot…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vi, 34 hlm.: ilus.
- Series Title
- -
- Call Number
- 341.221.2(02) RAI p
Peraturan Menteri KP No. 74 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan…
Peraturan ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pemasukan Hasil Perikanan; pemeriksaan dan tempat pemasukan Hasil Perikanan; pemasukan Hasil Perikanan sebagai barang bawaan dan pemasukan H…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- Koleksi Digital
Kebijakan Kelautan Indonesia
Buku Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan lampiran peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan dan di sahkan oleh Presiden Republik Indonesia, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 34 ill.
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 17-338 (084.28)(92)
Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut
Pemahaman atas batas wilayah laut Indonesia dirasakan masih kurang di berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan konvensi hukum laut 1982. Indone…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 24hlm,; 20cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 341.221.2 ETT d
Pemetaan Potensi dan Penetapan Batas Wilayah Laut Kabupaten Pacitan
Studi tentang pemetaan potensi dan batas Wilayah Laut Kabupaten Pacitan dilaksanakan berdasarkan Surat kontrak nomor :523/118/418.37/2001201/LPM-UNITOMO/VII/2001. Dokumen ini berisikan: Pendahuluan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 31 hlm. : il. ; 28 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 551.465.7[530.19+321.01(922.3) IND p
Perumusan Kebijakan Kelembagaan Tata Pemerintah di Laut
Sumberdaya kelautan merupakan pendukung penting bagi ekonomi Indonesia dan sangat penting, baik secara nasional maupun dunia, karena kekayaan keanekaragaman hayatinya. Dalam pengaturan ruang laut b…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 08338 (084.28) KEBSTRA
Perumusan Kebijakan tentang Ketahanan Wilayah Laut
Secara spasial, Indonesia merupakan Negara yang mempunyai ruang wilayah yang luas dengan tata letak yang terhitung sangat strategis. Posisi ini tidak dapat dipungkiri mengandung sejumlah kerawanan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vii, 78 hlm. ; 29 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 08-338(084.28) KEBSTRA
Dimanakah batas-batas wilayah kita di laut
Pemahaman atas batas wilayah laut Indonesia dirasakan masih kurang di berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan konvensi hukum laut 1982. Indone…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 27 hlm. : il. ; 20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- 911 (910) DEP d
Perumusan Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Batas Wilayah Negara Republi…
Penentuan batas lautan territorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pualu-pulau Negara Indonesia. Undang-undang dasar 1945 amandemen 4 pasal…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 52 hal.; ilus.; 28cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PRO KKP 11-338(084.28) KEBSTRA
Perikanan Tangkap 
Perikanan Budidaya 
Pengolahan Ikan 
Pulau Kecil 
Masyarakat Pesisir 
Local Content 
Ekspor Perikanan 
Illegal Fishing 
Ilmu - Ilmu Sosial 
Geografi dan Sejarah