Fatwa MUI Nomor 43 Tahun 2012 diterbitkan sebagai hasil kajian bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan MUI untuk menanggapi penyalahgunaan formalin dan bahan berbahaya dalam pengolahan ikan.…
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2024 mengatur tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (Stelina). Peraturan ini mencakup ketentuan umum, data ketertelusuran …
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan …
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan diterbitkan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing sumb…
Juknis ini disusun oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan bekerja sama dengan para pakar dari BRIN, praktisi konservasi, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, perguruan ting…
Juknis ini disusun oleh Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan bekerja sama dengan para pakar dari BRIN, perguruan tinggi, praktisi konservasi, dan LSM mitra. Buku ini terdiri dari jukn…
Buku "Kumpulan Peraturan Status Perlindungan Jenis Ikan" ini berisi kompilasi berbagai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengenai status perlindungan spesies ikan tertentu…
Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; …
Kompilasi peraturan perundang-undangan bidang pengenaan sanksi administratif. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan …
Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan, kelancaran arus komunikasi dan informasi antarunit organisasi, dan mendukung implementasi tata naskah dinas secara elektronik …
Penangkapan Ikan Ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) di wilayah Arafura dan Laut Timor (ATS) masih merupakan ancaman signifikan bagi laut semi tertutup bebrbatasan dengan Australia, In…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2008. Sebanyak 22 peraturan perundang-undangan ditetapkan, mulai dari …
Bahwa Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi…
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan Ha…
Bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendo…
The waters under the sovereignty and jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the Indonesian Exclusive Economic Zone and the high seas based on international provisions, c…
Publikasi ini merupakan kumpulan perundang-undangan di sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983, 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, 3. Undang-undang N…
Dalam upaya melengkapi dan memperkaya literasi tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) serta menambah pengetahuan dalam proses pembelajaran peserta didik Politeknik Kelautan dan Perikanan, p…
Merupakan Buku Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai pendederan Lobster (Panulirus spp) Balai Besar Perikananan Budidaya Laut Lampung dibawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang memiliki tugas …
Buku saku ini diterbitkan oleh Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi yang bertujuan sebagai bahan informasi, pedoman teknis, bahan ajar, media diseminasi, dan transfer teknolo…