Kompilasi peraturan perundang-undangan bidang pengenaan sanksi administratif. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan …
Penangkapan Ikan Ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) di wilayah Arafura dan Laut Timor (ATS) masih merupakan ancaman signifikan bagi laut semi tertutup bebrbatasan dengan Australia, In…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2008. Sebanyak 22 peraturan perundang-undangan ditetapkan, mulai dari …
Bahwa Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi…
Bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendo…
The waters under the sovereignty and jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the Indonesian Exclusive Economic Zone and the high seas based on international provisions, c…
Publikasi ini merupakan kumpulan perundang-undangan di sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983, 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, 3. Undang-undang N…
Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdaya…
Istilah pengujian peraturan perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengujian, objek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari segi subjek yang melakukan pen…
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, perlu mengatur Tata Cara dan Persyaratan Periz…