Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat Sektor Kelautan dan Perikanan diterbitkan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing sumb…
Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kedudukan, tugas, dan fungsi; susunan organisasi; …
Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan, kelancaran arus komunikasi dan informasi antarunit organisasi, dan mendukung implementasi tata naskah dinas secara elektronik …
Peraturan ini berisikan pembinaan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing ikan hias anak ikan arwana, benih ikan botia hidup, dan ikan botia hidup perlu mengatur pengeluaran ikan hias tertentu …
Perpustakaan Archivelago. Penelitian ini betujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi serah simpan KCKR local content yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Archivelago berdasarkan PERMEN K…
Peraturan Menteri ini ditetapkan dalam rangka perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Ruang lingkup peraturan ini adalah …
Peraturan ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pemasukan Hasil Perikanan; pemeriksaan dan tempat pemasukan Hasil Perikanan; pemasukan Hasil Perikanan sebagai barang bawaan dan pemasukan H…
Peraturan ini disahkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yang terdiri atas beberapa Kementerian/Lembaga seb…
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.3/PER-DJPT/2017 merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan sarana penangkapan ikan dari Direk…
Peraturan Menteri (PERMEN) KP No. 11 Tahun 2016 ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penataan ukuran kapal penangkap ikan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan sumber daya alam sektor perikana…
Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai bentuk perlindungan atas risiko usaha yang dialami oleh pembudidaya ikan kecil ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan yaitu antara lain hilang atau rus…
Peraturan Menteri ini disahkan karena pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan per…
Peraturan ini disahkan dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2…
Pada peraturan ini disebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Per…
Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan d…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembe…
Buku ini memuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Penyusunan petunjuk pelaksanaan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasional proses penerbitan Ijin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) mulai dari proses pengajuan permohonan hingga pen…
Buku ini secara garis besar berisi tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi seluruh unit kerja pusat yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk Direktorat Jenderal Pengu…
Merupakan terbitan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Peraturan Menteri ini dimaksudk…