Peraturan Menteri ini ditetapkan dalam rangka perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Ruang lingkup peraturan ini adalah …
Peraturan Menteri (PERMEN) KP No. 11 Tahun 2016 ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penataan ukuran kapal penangkap ikan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan sumber daya alam sektor perikana…
Dengan luas perairan yang ada, Indonesia memiliki berbagai potensi sumberdaya alam hayati, maupun nonhayati yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu strategi penting ya…
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, perlu mengatur Tata Cara dan Persyaratan Periz…
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Indonesia selain memiliki potensi perikanan budidaya di perairan la…
Perizinan usaha perikanan tangkap berfungsi sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan, yang juga merupakan bagian dari fungsi manajemen perikanan tangkap dalam rangka pe…
Buku kumpulan peraturan ini berisikan informasi mengenai aturan-aturan yang membahas tentang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam apendiks convention on i…
Bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Perizinan berusaha terintegrasi secara ele…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembe…
Dalam tiga tahuan terakhir, tepatnya ketika Indonesia mulai dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 2000, perkembangan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) semakin meningkat. PETI adalah usaha pert…
Publikasi ini merupakan kumpulan keputusan menteri kelautan dan perikanan sebanyak 14 keputusan terhitung dari 2001-2005 yang berisikan antara lain adalah: 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikan…