Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 01/PER-DJP2HP/2014 tentang Kemitraan Usaha Perikanan Tangkap dengan Unit Pengolahan Ikan dan Keputusan Jenderal Pengolahan…
Buku ini berisi mengenai : (1) Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Perikanan NO.52/M-DAG/PER/12/2010 DAN NO.PB.02/MEN/2010
Buku petunjuk teknis pengelolaan irigasi tambak partisipatif tahun 2018 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan PITAP bagi semua stakholder terkait baik di tingkat pusat, daerah dan POKLINA,…
Buku petunjuk teknis penyaluran alat berat tahun 2018 ini merupakan acuan dalam pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan alat berat bagi semua stakeholder terkait baik di tingkat pusat, daerah dan pe…
Pedoman Teknis E-KKP3K memuat tata-cara atau panduan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan berkelanjutan suatu kawasan konservasi perairan. Pedoman ini diharapkan bisa menjadi perangk…
Buku ini berisi tentang perundang-undangan tentang Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K)
Buku ini memuat peraturan - peraturan di bidang perikanan budidaya yang bersifat pengaturan dan penetapan pada tahun 2016
Laporan ini adalah wujud pertanggungjawaban adminstratif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut lampung tahun 2011. Laporan ini mengungkapkan kegiatan admi…
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 70 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, perlu ditetepkan jenis ikan laut h…
Kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan menteri Kelautan danPerikanan Nomor PE…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2006. Sebanyak 20 peraturan perundang-undangan ditetapkan, mulai dari …
Publikasi ini merupakan kumpulan peraturan perundang-undagan di bidang pengelolaan terumbu karang yang terdiri dari: 3 buah undang-undang, 1 peraturan pemerintah, 3 keputusan menteri dan 7 peratura…