Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan semua jajaran lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan. Indikator ki…
Informasi peningkatan kinerja dan pembagian tugas dalam organisasi dapat ditelaah pada kumpulan peraturan dalam publikasi ini. Peraturan tersebut, antara lain: Peraturan Menteri Kelautan dan Perika…
The waters under the sovereignty and jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the Indonesian Exclusive Economic Zone and the high seas based on international provisions, c…
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2005 tentang Perjalanan dinas ke luar negeri, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan perjalanan d…
Publikasi ini merupakan Draft Rancangan Undang-undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Tahun 2001. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan kurang leb…
Pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya, berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluas…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan…
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2003 tentang Penyelenggaraan sistem Pemantauan Kapal Perikanan, belum dapat memenuhi kebutuhan optimal pengawasan perikanan. Dirasa perlu a…
Sebagai pelaksanaan pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta dalam rangka meningkatkan pengawsan dan pengendalian kegiatan kapal perikanan, maka d…
Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ik…