Publikasi ini merupakan kumpulan peraturan perundangan tindak lanjut UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Publikasi ini terdiri dari 10 Peraturan perundangan yang antara lain adalah: 1. Peraturan…
Publikasi ini merupakan kumpulan perundang-undangan di sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983, 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, 3. Undang-undang N…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2008. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Seba-serbi pengawasan merupakan kumpulan kriteria/kaidah/aturan suatu aktivitas-aktivitas yang digunakan sebagai pedoman dalam pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah maupun organisas…
Publikasi ini berisikan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Undang undang ini bertujuan untuk lebih meningkatkan peran sektor p…
Pembangunan nasional berdasarkan wawasan nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya, berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluas…
Publikasi Kompilasi Referensi Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan RUU Kelautan Jilid I, berisikan: 1. Undang-undang No. 1 tahun 1973, 2. Undang-undang No.5 tahun 1983, 3. Undang-undang …
Publikasi ini merupakan referensi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RUU Kelautan Jilid II: yang memuat Undang-undang sebanyak 17 antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang …
Untuk menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam negeri, agar tidak membahayakan…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan…
Untuk menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam negeri, agar tidak membahayakan…
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2003 tentang Penyelenggaraan sistem Pemantauan Kapal Perikanan, belum dapat memenuhi kebutuhan optimal pengawasan perikanan. Dirasa perlu a…
Sebagai pelaksanaan pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta dalam rangka meningkatkan pengawsan dan pengendalian kegiatan kapal perikanan, maka d…
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persy…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2006. Sebanyak 20 peraturan perundang-undangan ditetapkan, mulai dari …
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2009, ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2008 tent…
Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ik…
Buku Himpunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2004 Edisi I ini merupakan penerbitan yang berkesinambungan dari penerbitan sebelumnya sebagai salah satu kegiatan dari Sistem Jaringan …
Untuk dapat terwujudnya good governance di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengelolaan anggaran yang diselenggarakan secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan adanya…
Pemberantasan Kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pemabngunan kelautan dan perikanan. Upaya integrasi PNPM Mandiri KP…