Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdaya…
Peraturan Menteri ini ditetapkan dalam rangka perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Ruang lingkup peraturan ini adalah …
Peraturan ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pemasukan Hasil Perikanan; pemeriksaan dan tempat pemasukan Hasil Perikanan; pemasukan Hasil Perikanan sebagai barang bawaan dan pemasukan H…
Peraturan ini disahkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yang terdiri atas beberapa Kementerian/Lembaga seb…
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.3/PER-DJPT/2017 merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan sarana penangkapan ikan dari Direk…
Peraturan Menteri (PERMEN) KP No. 11 Tahun 2016 ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penataan ukuran kapal penangkap ikan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan sumber daya alam sektor perikana…
Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai bentuk perlindungan atas risiko usaha yang dialami oleh pembudidaya ikan kecil ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan yaitu antara lain hilang atau rus…
Peraturan Menteri ini disahkan karena pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan per…
Peraturan ini disahkan dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2…
Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan merupakan proses yang dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-keputusan tenatang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah…