Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara 9BMN) yang dimaksudkan sebagai proses evaluasi hubungan antara kebutuhan BMN sesuai program dan kegiatan Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) dengan k…
Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan diperlukan dana alokasi khusus guna membantu membiayai kegiatan khusus bidang kelautan dan perikanan di daerah …
Revolusi Mental adalah perjuangan besar, bukan perjuangan kecil yaitu sebuah perjuangan untuk mengubah cara pandang, cara pikir, sikap, perilaku dan cara kerja untuk menggembleng manusia Indonesia …
Buku Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Organisasi dan Tata Kerja 2005 ini merupakan penerbitan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan pada tahun 2005 di Lingkungan Departeme…
Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: Menegakkan Kedaulatan dan Menjaga Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia, Pidato penganugerahan diucapkan pada Penganugerahan…
Buku ini berisi mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 Tentang "Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas…
Dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 …
Peraturan Kepegawaian dimaksud antara lain adalah peraturan pelaksanaan penggajian, peraturan pelaksanaan tunjangan jabatan fungsional, peraturan pelaksanaan kerja lembur, pemberian uang makan, dan…
Prioritas nasional tentang penanggulangan kemiskinan melalui kegiata PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, perlu didukung kebijakan guna mencapai peningkatan kemampuan usaha dan kesejahteraan, penge…
Dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanna Negara Republik Indonesia yang merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas potensinya…