Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran selama satu tahun. Balai …
Dalam rangka mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Ditjen…
LAKIP Triwulan II Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perika…
LAKIP Triwulan I Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,…
Laporan Kinerja Triwulan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kiner…
The reproductive characteristics of mahseer, Tor. tambroides, were studied in Manna River and Batang Tarusan River, which are located on each side of Western Sumatera River. The reproductive period…
Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan data dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha selama tahun TA. 2013. Lan…
Akuntabilitas kinerja menggambarkan kinerja yang dicapai selama tahun 2014 melalui pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesu…
Laporan Akuntabiltas Kinerja ini disusun dengan tujuan menginformasikan capaian kinerja Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil selama Tahun 2014. Capaian Kinerja (Performance Results) 2014 ters…
Balitbang KP sebagai Instansi Pemerintah dan Penyelenggara Negara telah menetapkan target kinerja tahun 2014 yang mencakup target seluruh satker lingkup Balitbang KP. Salah satu satker terkait adal…
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBPSEKP) merupakan salah satu unit Es.2 yang memiliki fungsi untuk perencanaan dan perumusan bahan kebijakan teknis dan penyerasian pro…
Buku ini mencoba menelusuri apa saja yang dilakukan oleh Jokowi dalam 100 hari terakhir ini. Penulis menggunakan berita-berita di media massa sebagai sumber untuk menuliskan kinerja Jokowi dan kabi…
Lima program utama yang menjadi fokus arah kebijakan dan prioritas pembangunan bidang kesejahteraan rakyat pada kabinet Indonesia bersatu ii yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah …
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKIPM tahun 2013 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah…
Dalam rangka mendukung arahan pembangunan nasional yang tercantum di dalam UU No.17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2000-2025. Buku "Refleksi 2012 dan Outlook 2013 Direktor…
Pembangunan kelautan dan perikanan membutuhkan penataan yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Khusus pad…
Selama kurun waktu tahun 2015, pengawasan SDKP telah menunjukkan kinerja positif dengan tercapainya sasaran yang telah ditentukan serta terpenuhinya kontribusi pengawasan terhadap pencapaian IKU Ke…
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari sembilan pilar reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah, tepatnya adalah pelaksanaan program ke-7 reformasi birokrasi, yakni Program Peni…
Laporan Kinerja Triwulan Kementrian Kelautan dan Perikanan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerj…
Laporan Kinerja Triwulan Kementrian Kelautan dan Perikanan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerj…