Buku pedoman rehabilitasi terumbu karang (slerectina) ini disusun dalam upaya memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang definisi, konsep, pelaksanaan, dan monitoring dalam kegia…
Buku ini berisi mengenai pedoman umum wisata lumba lumba. Tujuan disusunnya pedoman ini adalah untuk memberikan informasi bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan lumba-lumba…
Buku panduan ini berisi tentang bentuk kelembagaan, sistem jaringan kerjasama Rumah kemasan dengan lembaga terkait, panduan mendirikan Rumah kemasan, dan informasi yang diperlukan mengenai pengemas…
Pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri ini dibuat dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan. Pedoman mem…
Dalam buku ini dipaparkan terkait kelebihan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum tertulis adalah lebih dapat menimbulkan kepastian hukum, mudah dikenali, dan mudah membuat dan men…
Strategi pengembangan perikanan budidaya dilaksanakan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing yang berbasis ilmu pengetahuan melalui minapolitan yang akan diperankan menjadi peng…
Strategi pengembangan perikanan budidaya dilaksanakan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan daya saing yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi melalui minapolitan dan industrialisasi…
Pada tahun 2016 target produksi rumput lautsekitar 11,1 juta ton.Nilai strategis komoditas rumput laut, sebagai budidaya yang ramah lingkungan, mampu menyerap tenaga kerja dan …
Program minapadi atau terintegrasinya penanaman padi dengan pembudidayaan ikan yang menjadi satu lokasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menilai …
Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdaya…
Peraturan Menteri ini ditetapkan dalam rangka perlindungan terhadap nelayan Indonesia yang ditangkap di luar negeri karena melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Ruang lingkup peraturan ini adalah …
Peraturan ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara pemasukan Hasil Perikanan; pemeriksaan dan tempat pemasukan Hasil Perikanan; pemasukan Hasil Perikanan sebagai barang bawaan dan pemasukan H…
Peraturan ini disahkan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yang terdiri atas beberapa Kementerian/Lembaga seb…
Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No.3/PER-DJPT/2017 merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan sarana penangkapan ikan dari Direk…
Peraturan Menteri (PERMEN) KP No. 11 Tahun 2016 ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penataan ukuran kapal penangkap ikan dalam rangka penyelamatan dan pengelolaan sumber daya alam sektor perikana…
Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai bentuk perlindungan atas risiko usaha yang dialami oleh pembudidaya ikan kecil ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan yaitu antara lain hilang atau rus…
Peraturan Menteri ini disahkan karena pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan per…
Peraturan ini disahkan dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana tercantum dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2…
Pengelolaan wilayah pesisir dan lautan merupakan proses yang dinamis yang berjalan secara terus menerus, dalam membuat keputusan-keputusan tenatang pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan wilayah…
Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan kelautan dan perikanan banyak termuat dalm pidato Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Pusdatin KKP memandang perlu menerbitkan buku Hi…