Jumlah nelayan miskin saat ini diperkirakan mencapai 3.377.399 KK meliputi masyarakat pesisir yang memiliki pekerjaan atau berusaha sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, dan …
Masyarakat pesisir sampai saat ini masih banyak dalam keadan tidak berdata dengan keterbatasan berbagai aksesibilitas, sehingga menyebabkan mereka dalam kondisi miskin, hal ini sangat ironi dengan …
Arah kebijakan pembangunan kelauta dan perikanan mengacu kepada garis-garis besar haluan negara tahun 1999, Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 …
Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan mengacu kepada garis-garis besar Haluan Negara tahun 1999, Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPEAS) 2000-2004 …
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T…
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencaa Pembangunan Jangka Menengah (R-PJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) …
Wilayah laut nasional mempunyai potensi keanekaragaman, kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat besar. Namun demikian, potensi sumberdaya kelautan tersebut belum dapat dimanfaatkan…
Bahan persiapan sidang ke-12 "Codex Committee on food import and export inspection and certification system (CCFICS)" pada tanggal 1-5 Desember 2003 di Brisbane Australia
Maritim atau "Maritime" menurut kamus bahasa Inggris Webster diartikan sebagai yang berkaitan dengan "Navigation". Namun, kamus tersebut juga memberikan arti luas, yaitu "living near sea", kehidupa…
dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan TA 2001 dialokasikan dana pembangunan sebesar Rp. 348,19 milyar, yang terdiri dari APBN Rp. 225,00 milyar dan BLN Rp. 123,19 milyar. Pembangunan peri…