Otonomi khusus di Papua diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Provinsi papua, telah dilakukan upaya guna mempercepat pembangunan di Provinsi Papu…
Publikasi ini merupakan bahan rapat dengar pendapat Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR-RI pada 22 September 2011 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. …
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan kementerian ekonomi, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kem…
Laporan akhir tahun pelaksanaan kegiatan dukungan teknis penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan bengkulu, disusun untuk memberikan gambaran tentang Realisasi Fisik Keuangan serta pelaksana…
BBP4BKP saat ini didukung oleh tenaga peneliti dan non peneliti sebanyak 104 orang. Tenaga peneliti sebanyak 59 orang dengan latar belakang pendidikan di bidang kimia, biokimia, biolgi, bioteknolog…
Buku ini memaparkan informasi mengenai 16 pelaku UKM yang sukses dengan dibantu alat pengolahan dari BBP4BKP. Didalam buku ini juga ditampilkan biografi dari para pelaku UKM ini. Selain itu, diseti…
This publication sets out the key outputs and outcomes from 31 bilateral projects and six multirateral projects that have been completed between 1 July 2005 and 30 June 2006. In addition to these p…
Publikasi ini berisikan penetapakan kinerja kementerian kelautan dan perikanan tahun 2011. Penetapan kinerja tersebut yang ada dalam publikasi ini mulai dari: Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jend…
Publikasi ini merupakan kumpulan perundang-undangan di sektor kelautan dan perikanan yang terdiri dari: 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983, 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1985, 3. Undang-undang N…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2008. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Seba-serbi pengawasan merupakan kumpulan kriteria/kaidah/aturan suatu aktivitas-aktivitas yang digunakan sebagai pedoman dalam pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah maupun organisas…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2006. Sebanyak 20 peraturan perundang-undangan ditetapkan, mulai dari …
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2009, ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2008 tent…
Untuk dapat terwujudnya good governance di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengelolaan anggaran yang diselenggarakan secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan adanya…
Pemberantasan Kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pemabngunan kelautan dan perikanan. Upaya integrasi PNPM Mandiri KP…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, sus…
Buku ini memuat perauran perundang-undangna di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan pada tahun 2009. Berisikan 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun…
Buku ini menyajikan data kelautan dan perikanan yang meliputi data umum; potensi perikanan; rarana dan prasarana perikanan; volume dan nilai produksi perikanan; pengolahan dan pemasaran; kelautan, …
Diperolehnya hasil tangkapan yang optimal dan berlanjut sudah merupakan salah satu tujuan pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia. Kegiatan pengkajian stok telah dilakukan secara teratur dan peri…