KAPASITAS ADAPTIF INSTITUSI FORMAL PENGELOLA KAWASAN PERAIRAN DALAM MENDUKUNG RESILIENSI SOSIAL EKOSISTEM TERUMBU KARANG
Perairan pada dua lokasi penelitian yaitu di Kepulauan Spermonde dan Laut Sawu dalam kondisi terancam keberlanjutannya akibat kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh rusaknya ekosistem terumbu karang akibat pemanfaatan sumberdaya yang tidak ramah lingkungan. Pada kedua lokasi diketahui bahwa penggunaan bom ikan, potasium dan sianida masih banyak terjadi. Kapasitas adaptif menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pengelola untuk mewujudkan tercapainya resiliensi sosial ekosistem terumbu karang yang dalam hal ini telah mengalami gangguan dan kerusakan. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas adaptif pengelola kawasan perairan khususnya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan untuk mengukur kapasitas adaptif mengikuti model yang dikembangkan oleh Gupta et al. dan Furqon. Data primer diperoleh melalui focus group discussion sementara data sekunder diperoleh dari laporan berbagai instansi dan publikasi hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis yang kemudian ditabulasikan dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas adaptif pengelola perairan laut sawu lebih baik jika dibandingkan dengan pengelola kawasan perairan kepulauan spermonde karena didukung oleh eksistensi Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN). Kehadiran BKKPN terbukti memiliki arti strategis dalam hal peningkatan kapasitas intelektual, kapasitas sosial dan kapasitas politik. Selain itu juga membuat ruang koordinasi pengelolaan perairan yang lebih baik sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kawasan perairan.
B1801803 | Koleksi Digital | Archivelago Indonesia Marine Library - Perpustakaan Kementerian Kelautan dan Perikanan | Available |
No other version available