Publikasi ini, "Kebijakan Kelautan dan Perikanan 2009-2014 menuju Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015", berisikan antara lain: A. Lingkungan Makro sektor Kelautan yang t…
Ketegasan garis batas maritim antara Republik Indonesia dan Republik Singapura sangat diperlukan oleh pemerintah kedua negara. Publikasi "Batas Maritim Indonesia-Singapura" yang disusun oleh Tim Te…
Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan semua jajaran lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan. Indikator ki…
Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan semua jajaran lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan. Indikator ki…
Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan semua jajaran lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan. Indikator ki…
Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan semua jajaran lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan. Indikator ki…
Publikasi ini merupakan kumpulan peraturan perundangan tindak lanjut UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Publikasi ini terdiri dari 10 Peraturan perundangan yang antara lain adalah: 1. Peraturan…
Wilayah Pesisir dan Pualu-pulau kecil merupakan bagian sumber daya alam yang memiliki keragaman potensi sumber daya yang tinggi. Sumber daya alam tersebut sangat penting bagi pengembangan sosial, e…
Untuk dapat melaksanakan ketentuan pasal 13 dan pasal 14 undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ik…
Laut merupakan pilar utama ekonomi negara dan pemersatu bangsa, sebagai media transportasi antar pulau maupun negara, sebagai objek wisata maupun keamanan dan pertahanan negara. Sejak tahun 1927, s…
Rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik guna menciptakan tata pemerintahan yang efisien dan efektif, diperlukan sistem pengendalian intern pem…
Untuk menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam negeri, agar tidak membahayakan…
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persy…
Buku Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Organisasi dan Tata Kerja Edisi II 2005 ini merupakan penerbitan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan pada tahun 2005 di Lingkungan …
Pemberantasan Kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pemabngunan kelautan dan perikanan. Upaya integrasi PNPM Mandiri KP…
Guna menjamin keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, maka sebagai tindak lanjut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang P…
Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil merupakan publikasi kumpulan dari peraturan menteri sebanyak 6 peraturan yang berfokus …
Wilayah pesisir di Indonesia memiliki makna yang sangat penting mengingat penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. Di lain sisi wilayah pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki peran penting…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, sus…
Penyuluhan perikanan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, yaitu ebrperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku utama, pela…