Peningkatan produksi dalam Pengembangan Perikanan Budidaya sangat penting, khususnya untuk komoditas yang memiliki nilai ekonomis fungsi dapat dibudidayakan secara massal untuk memenuhi ekspor dan …
Kinerja satu tahun Kementrian Kelautan dan Perikanan selama Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2015 sudah melakukan banyak gebrakan ataupun kegiatan, antara lain : penghentian alih muatan di tengah…
Buku ini merupakan buku tahun kelima yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Buku ini menyajikan data 2009 berupa impor komoditi hasil perikanan dalam volume…
Publikasi statistik ekspor hasil perikanan tahun 2010 menyajikan data ekspor komoditi hasil perikanan dalam volume dan nilai menurut provinsi, pelabuhan maupun negara tujuan
Peraturan perundang-undangan ini berisikan tentang kumpulan peraturan perundang-undangan tentang kelautan dan perikanan
Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan diperlukan dana alokasi khusus guna membantu membiayai kegiatan khusus bidang kelautan dan perikanan di daerah …
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 573 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 573 sebagaimana diamanatkan dala…
Kumpulan peraturan undang-undang ini berisikan beberapa peraturan yang berkaitan dengan reklamasi yaitu antara lain sebagai berikut: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 712 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 712 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 715 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 715 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 713 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 713 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 711 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 711 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 714 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 714 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 716 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 716 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 718 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 718 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 718 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 717 sebagaimana diamanatkan dala…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 75/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nega…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 75/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nega…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Lemuru di Wilaya…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang rencana pengelolaan perikanan Ikan Terbang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik…