Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta sarana pemberitaan pelayanan informasi hukum sec…
Buku ini mendukung program pengembangan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan untuk menambah pengetahuan teknis bagi pembaca yang ingin mempelajarinya. Materi yang terkandung di dalam…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 573 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 573 sebagaimana diamanatkan dala…
Kumpulan peraturan undang-undang ini berisikan beberapa peraturan yang berkaitan dengan reklamasi yaitu antara lain sebagai berikut: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 712 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 712 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 715 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 715 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 713 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 713 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 711 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 711 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 714 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 714 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 716 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 716 sebagaimana diamanatkan dala…