Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T…
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencaa Pembangunan Jangka Menengah (R-PJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) …
Laporan ini membahas tentang usulan APBN-P tahun 2006 dan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-K/L) dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Departemen Kel…
Bahan persiapan sidang ke-12 "Codex Committee on food import and export inspection and certification system (CCFICS)" pada tanggal 1-5 Desember 2003 di Brisbane Australia
Maritim atau "Maritime" menurut kamus bahasa Inggris Webster diartikan sebagai yang berkaitan dengan "Navigation". Namun, kamus tersebut juga memberikan arti luas, yaitu "living near sea", kehidupa…
dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan TA 2001 dialokasikan dana pembangunan sebesar Rp. 348,19 milyar, yang terdiri dari APBN Rp. 225,00 milyar dan BLN Rp. 123,19 milyar. Pembangunan peri…
Dalam tahun 2000, ebrapa upaya perbaikan pembangunan kelautan dan perikanan telah dan akan terus dilakukan, anara lain sebagi berikut: 1. Penataan organisasi dan sumberdaya manusia
Program dan kegiatan TA 2000 disusun dengan mengacu kepada kebijakan Ditjen PK2 yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra) Departemen Eksplorasi laut dan Perikanan (DELP).
Rapat Kerja ini disampaikan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (RKA-KL) Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.
Dalam rangka melaksanaka pembangunan perikanan TA 2001 dialokasikan dana pembangunan sebesar Rp.348,19 Milyar, yang terdiri dari APBN Rp.225,00 milyar dan BLN RP. 123, 19 milyar.
Rapat Kerja kali ini disampaikan mengenai Pagu Definitif departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009.
Membahas persetujuan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sed…
Rapat Kerja kali ini disampaikan tanggapan terhadap pertanyaan tertulis Komisi IV DPR RI.
Rapat Kerja kali ini disampaikan mengenai realisasi APBN tahun 2008, program unggulan dan hasil yang dicapai, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Neg…
Membahas tentang dampak lingkungan akibat banjir di Provinsi DKI Jakarta dan akses menuju bandara Soekarno-Hatta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat.
Laporan akhir ini berisi latar belakang pekerjaan penataan batas-batas maritim, tujuan dan sasaran pekerjaan, uraian kondisi obyektif pekerjaan yang didapat dari hasil survei, analisa, rekomendasi,…
Buku pedoman ini merupakan dasar bagi seluruh panitia penyelenggara HSP yang dibentuk oleh pimpinan instansi/lembaga pemerintah non departemen dan departemen baik di tingkat nasional dan daerah mau…
Laporan ini memuat tentang beberapa hal, yaitu : a) Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2009, 2) Usulan APSNP Tahun 2009.
Buku ini mendeskripsikan bagaimana upaya-upaya pembangunan pariwisata Indonesia ini yang ditunjukkan kepada stakeholder dan masyarakat pada umumnya. Suatu pembangunan dalam bidang apapun pasti tida…
Laporan ini memuat beberapa poin sebagai bahan rapat kerja, yaitu: 1) Arah kebijakan pembangunan tahun 2010. 2) Sasaran pembangunan tahun 2010. 3) Pagu sementara tahun 2010. 4) Ringkasan Rencana Ke…