Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 715 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 715 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 713 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 713 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 711 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 711 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 714 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 714 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 716 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 716 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 718 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 718 sebagaimana diamanatkan dala…
Rencana pengelolaan perikanan (RPP) WPPNRI 718 dimaksudkan sebagai upaya untuk mendukung kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di bidang penangkapan ikan di WPP NRI 717 sebagaimana diamanatkan dala…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 75/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nega…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 75/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nega…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 68/KEPMEN-KP/2016 Tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Lemuru di Wilaya…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang rencana pengelolaan perikanan Ikan Terbang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang rencana pengelolaan perikanan rajungan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik In…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2013. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2017. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Buku ini memberikan pengetahuan, baik teori maupun contoh-contoh implementasi pengelolaan pesisir serta terpadu di Indonesia yang dijelaskan dengan bahasa yang sederhana namun utuh. Pengelolaan pes…
Peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tentang rencana aksi nasional konservasi mamalia laut tahun 2018-2022. Kepmen ini turun dalam rangk…
Dalam operasional kegiatannya, CTI-CFF didukung oleh para mita yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, organisasi internasional, pihak swasta dan NGO yang bertujuan untuk mengatasi ancaman pa…
Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Indonesia merupakan pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mempertahankan keberlanjutan sumber…
Buku ini memberikan informasi mengenai pulau-pulau kecil terluar khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur, serta memberikan informasi ringkas terkait tata letak dan aksesibilitas ke PPKT sebagai…
Coastal Areas and Small Islands are part of natural resources that have a high diversity of resource potentials. These natural resources are essential to the social, economic, cultural, environment…