Dalam rangka perencanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk proyek pembangunan dan dengan mengacu pada ketentuan dalam surat keputusan bersama menteri keuangan dan menteri PPN/ Ketua Bappenas …
Untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah dan nilai barang milik/kekayaan negara, baik yang berbentuk barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak di lingkungan Departemen Kelautan …
Pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut di wilayah perairan Indonesia, perlu dibentuk Panitia Nasional yang mempertimbangkan, mengkoordinasi…
Proses pembangunan kelautan dan perikanan perlu didukung dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara terpadu oleh sebab itu…
Untuk dapat mewujudkan tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara perlu disusun Pedoman Umum Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen …
Guna mewujudkan tertib administrasi keuangan perlu disusun Pedoman Umum Administrasi Keuangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan diputuskan keputusan meteri kelautan dan perikanan tent…
Auditor Inspektoral Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai unsur Aparat Pengawsan Fungsional menerbitkan buku ini yaitu Himpunan Ketentuan dan Peraturan bagi Auditor Inspektorat Jendera…
Buku ini memuat perauran perundang-undangna di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan pada tahun 2009. Berisikan 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun…
Untuk menjaga keutuhan Wilayah Negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pemb…
Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan ditetapkan dalam hal untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 56 UU no.31 tahun 2004 tentang Penyel…