Upaya Penanganan Pencemaran Limbah Minyak (Oil Sludge) Di Selat Malaka Dan Si…

Pencemaran yang bersumber dari kapal berupa lumpur minyak (oil sludge) di Selat Malaka dan Singapura adalah fenomena tahunan yang selalu muncul. Meskipun negara tepi selat telah melakukan upaya per…

Upaya Penanganan Pencemaran Limbah Minyak (Oil Sludge) di Selat Malaka dan Si…

Pencemaran yang bersumber dari kapal berupa lumpur minyak (oil sludge) di Selat Malaka dan Singapura adalah fenomena tahunan yang selalu muncul. Meskipun negara tepi selat telah melakukan upaya per…

UNCLOS 1982: Implementasi Pengawasan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Kelautan…

Dalam upaya melengkapi dan memperkaya literasi tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) serta menambah pengetahuan dalam proses pembelajaran peserta didik Politeknik Kelautan dan Perikanan, p…

Landas Kontinen Dalam hukum Laut Internasional

Laut merupakan sumber kehidupan di dunia. Laut membentuk iklim, sumber makanan bagi dunia, dan membersihkan udara yang kita hirup. Laut sangat vital bagi kehidupan ekonomi, dan menjadi tempat trans…

Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia

Hukum laut internasional dewasa ini sangat relevan dengan kepentingan nasional negara-negara di dunia, khususnya Indonesia. Buku ini berupaya membahas rezim-rezim hukum laut internasional yang bers…

Hukum Pertanggungan Laut

Adanya pertanggungan laut dikarenakan adanya pengangkutan di laut yang dapat menimbulkan bahaya-bahaya laut. Dewasa ini pertanggungan semakin dirasakan penting demi kepentingan pemilik dan keselama…

Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir di Indonesia :…

Buku ini memuat analisis dan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Buku ini memuat langkah-langkah awal harmonisasi sistem hukum dan …

Boats to Burn : Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone

Edition

-

ISBN/ISSN

9781920942953

Collation

xix, 222 hlm.: ill.

Series Title

Asia-Pacific Environment Monograph 2

Call Number

KOLEKSI DIGTAL

Memahami Hukum Laut Indonesia

Syarat berdirinya suatu negara yakni ada Wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan, dan di akui oleh negara lain. Khusus mengenai adanya wilayah negara merupakan hal yang mutlak harus di miliki suatu n…

United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982

Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai Negara Maritim dan memiliki wilayah laut yang memiliki potensi sumber daya laut yang cukup memadai. Potensi sumber daya tersebut, khususnya di sektor kelautan…

Bunga Rampai Penetapan Batas Maritim RI - Negara Tetangga (Peran Pushidrosal …

Sebagai negara kepulauan, tentunya batas maritim dengan negara tetangga menjadi masalah yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian dan prioritas sendiri. Buku ini menyajikan gambaran tenteang …

The Spearhead of Sea Power: Arti Penting Hidrografi, Kepemimpina Robbani dan …

Berbagai tantangan muncul dalam mewujudkan Negara Maritim dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, salah satunya kebijakan nasional Indonesia yang lebih berbasis pada daratan dan lautan. S…

5 Tahun Bekerja Mewujudkan Kedaulatan

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan agar lestari dan berkelanjutan maka dilakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP…

Eksploitasi Pesisir dan Hukum Peraturan Kelautan Perikanan

Buku ini merupakan kompilasi dari beberapa kumpulan buku ajar tentang mata kuliah Hukum Kelautan dan Perikanan selama 5 (Lima) tahun dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tentang kasus-k…

Kajian Aspek Hukum dan Manfaat RFMOs Dalam Peningkatan Produksi Tuna

Buku ini berisi tentang penelitian yang mengkaji aspek hukum dari keikutsertaan Indonesia dalam RFMOs; mengkaji permasalahan dan manfaat keanggotaan Indonesia pada RFMOs dalam kaitannya dengan upay…

Kompilasi Konvensi Internasional di Bidang Hukum Laut : Seri Lingkungan Laut …

Konversi Internasional merupakan salahsatu sumber utama hukum Internasional, karena bentuknya yang merupakan law-making treaties yaitu perjanjian Internasional, yang berisikan prinsip dan ketentuan…

Hukum Laut Indonesia

Persamaan persepsi dalam penegakkan hukum di laut merupakan suatu kondisi yang penting dalam memasukkan langkah sesame aparat penegak hukum, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam menghad…

Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasiona…

Pada awalnya berdasarkan petutusan Territoriale Zee an Maritieme Kringen Ordonnantie, wilayah laut Indonesia hanya 3 mil dari garis batas pantai pulau. Pada tahun 1982 UNCLOS menetapkan dalam konve…

Hukum Laut Internasional

Buku ini merupakan hasil penelitian mengenai Masalah Landas Kontinen yang dilihat dari konsep Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 maupun dari sisi praktis yang…

Perumusan Sistem Hukum di Bidang Kelautan dalam Rangka Sistem Hukum Nasional

Hukum pada hakekatnya merupakan satu sistem yang utuh, terpadu, berjenjang dan bersumber kepada sumber hukum utama yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu perlu diciptakan sat…