Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu dalam Perubahan ke-2 UUD 1945 Pasal 18 (b) ayat 2; UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan …
Masyarakat hukum adat memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Relasi yang kuat antara masyarakt hokum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya, memunculkan…
Penerapan sistem kuota penangkapan ikan di berbagai negara di dunia, seperti Australia, Selandia Baru, Islandia, Amerika Serikat, dan Tiongkok penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengelol…
Peran perempuan dalam pembangunan di Indonesia mulai mendapat perhatian setelah tahun 1973, dengan dibentuk organisasi PKK, Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi. KKP dalam mewujudkan pengarusutamaan g…
Selain sumber daya alamnya, Indonesia dikenal atas keragaman budayanya, adab ketimurannya, baik itu khasanah budayanya, asal usulnya dan variasi intraspesifik penduduknya serta kekayaan alamnya Nus…
Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kehidupannya kepada laut. Salah satu suku yang masih bertahan dengan pola hidup tersebut adalah ‘Suku Lau…
Konsep blue economy sudah menjadi perhatian dalam pembangunan sektor perikanan di Indonesia. Hal ini diindikasikan dengan dirumuskannya sebuah konsep pengembangan blue economy untuk kelautan dan…
Seminar ini merupakan wadah untuk menunjukkan semua hasil penelitian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Pesisir (P3SDLP) selama 2011, dimana penelitian-penelitian tersebut b…
Indonesia memiliki 1.340 jumlah etnis suku (BPS, 2010) yang banyak memunculkan norma, budaya dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun di kalangan Masyarakat Hukum Adat (MHA), tidak te…
Buku ini membahas isu-isu penting mengenai pengelolaan sumber daya perairan, berisi tentang studi etnografis dari beberapa masyarakat pesisir di Kepulauan Kei, Maluku. Menurut pengarang, kearifan l…
Buku pedoman ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat pesisir tentang sumber-sumber permodalan non perbankan yang pada akhirnya diharapkan mampu…
Pedoman Operasional Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dapat dijadikan sebagai acuan dalam mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana bergulir melalui program Jaring Pengaman Sosial - Penanggu…
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menilai kesesuaian pelaksanaan dan capaian tujuan program penberdayaan melalui penilaian Indeks Pelaksanaan Program dan Indeks Pencapaian Tujuan; (2) mengidentif…
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas kawasan konservasi Indonesia telah mencapai 22,68 juta hektar atau 6,98% dari total luas perairan Indonesia yaitu 325 juta hektar. Hal tersebut sej…
Tahun 2016, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan penguatan masyarakat adat dan local yaitu: identifikasi dan pemetaan masyara…
Dalam tataran implementasi, kebijakan public pasti banyak menemui permasalahan hingga pada akhirnya dapat menjadi sebuah model kebijakan yang berhasil. Kurangnya sosialisasi dapat menjadi factor ut…
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya untuk mengejar target luasan kawasan konservasi sesuai dengan komitmen global dalam Aichi Target dan SDGs 14 yaitu 10% dari luas perairan Indonesia…
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menyelenggarakan kawasan konservasi perairan dengan target luasan 32,5 juta hektar di tahun 2030, dengan hingga triwulan III tahun 2019, Kementerian Kel…
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas kawasan konservasi Indonesia telah mencapai 22,68 juta hektar atau 6,98% dari total luas perairan Indonesia yaitu 325 juta hektar. Hal tersebut sej…
Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati yang meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 12,541 juta ton pada tahun 2017; budidaya laut seluas 12,55 juta hektar; ekosiste…