Penetapan batas maritim sangat penting dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dan pengembangan sosial ekonomi kelautan maupun membangun kesadaran geografik. Selain penetapan batas-batas maritim d…
The doctrine seeks to boost economic growth by improving connectivity between the islands of the Indonesian archipelago. Increasing domestic connectivity will enhance an underperforming logistics n…
Peran yang dilakukan oleh para pelaut Indonesia sangat signifikan bagi perkembangan bangsa Indonesia seperti adanya sekarang ini. Buku ini adalah hasil dari penilitian yang memfokuskan kepada perio…
Rekomendasi untuk menyiapkan Indonesia sebagai negara maritim adalah: 1. Undang-Undang sebagai payung hukum pembangunan Kelautan dan Perikanan; 2. Kebijakan kelautan yang mencakup kebijakan dalam p…
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 sejak berlaku tanggal 16 November 1994, diperlukan langkah-langkah penanganan yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka lebih meningkatkan…
Indonesia adalah negara kepulauanterbesar di dunia dan sudah diakui dalam Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982, memiliki sekitar 17.480 pulau, panjang lebih kurang 95.181 km dan memiliki lu…
Buku ini mengacu kepada petunjuk dan pengarahan dari Dewan Maritim Indonesia, terutama dalam meletakkan landasan strategi pengembangan dasar kemaritiman, dan sekaligus pengelolaan sumberdaya wilaya…
Indonesia mempuyai wilayah perbatasan maritim dengan 10 (sepuluh) negara yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guenea, timor Leste dan Australia. Sampai sa…