Pemantapan ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif sangat diperlukan, karena akan mendukung terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri, maju dan…
Sesuai dengan kerangka acuan yang kami terima, Rapat Kerja ini bertujuan untuk membahas isu-isu kelautan dan perikanan yang secara politis penanganannya memerlukan integrasi antara pemerintah Pusat…
Dalam tahun 2005, departemen kelautan dan perikanan mengusulkan APBN-P yang akan difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut
Pembangunan yang bertumpu pada sektor kelautan dan perikanan saat ini memperoleh perhatian yang serius, karena sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya tediri dari laut, Indonesia me…
Tanggapan Ditjen Peikanan Tangkap atas pertanyaan Komisi IV DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perikanan tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 13 Desember 2005
Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan mengacu kepada garis-garis besar Haluan Negara tahun 1999, Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPEAS) 2000-2004 …
Membahas persetujuan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sed…
Bahan Rapat Kerja Menteri kelautan dan Perikanan dengan Panitia AD HOC II Dewan Perwakilan Daerah RI 23 Januari 2008 membahas tentang permasalahan nelayan dan penanganan illegal fishing yang ditamb…
Laporan ini memuat beberapa poin sebagai bahan rapat kerja, yaitu: 1) Arah kebijakan pembangunan tahun 2010. 2) Sasaran pembangunan tahun 2010. 3) Pagu sementara tahun 2010. 4) Ringkasan Rencana Ke…
Laporan ini memuat beberapa hal, yaitu: 1) kebijakan penyelamatan terumbu karang dan sumber daya hayati laut langka, kawasan konservasi Laut Sawu, penyelamatan pulau-pulau yang diprediksi akan teng…