Kesehatan Laut (Ocean health) dapat menjadi kunci atas penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, juga semakin terangkat menjadi perhatian dunia, terlebih dengan prinsip Ekonomi Biru yang dija…
Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) telah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu dalam Perubahan ke-2 UUD 1945 Pasal 18 (b) ayat 2; UU No. 27 tahun 2007 jo. UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan …
Masyarakat hukum adat memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Relasi yang kuat antara masyarakt hokum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya, memunculkan…
Tahun 2016, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan penguatan masyarakat adat dan local yaitu: identifikasi dan pemetaan masyara…
Program SPDN/SPBN pertama kali diluncurkan pada tahun 2003, sebagai bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Melalui kerjasama yang sinergis antara DKP, Per…
Masyarakat pesisir yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya yang kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya kelautan. Peme…
Krisis keanekaragaman hayati global, yang dipicu oleh perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan, menuntut pendekatan konservasi yang lebih komprehensif. Konsep Other Effective Area-Based Conservat…
Buku ini membahas mengenai masa depan manusia yang dapat digantikan oleh teknologi yang terus berkembang, seperti kecerdasan buatan dan rekayasa genetika. Di dalamnya juga menjelaskan bahwa pergese…
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, luas kawasan konservasi Indonesia telah mencapai 22,68 juta hektar atau 6,98% dari total luas perairan Indonesia yaitu 325 juta hektar. Hal tersebut sej…
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menyelenggarakan kawasan konservasi periran dengan target luasan 32,5 juta hektar di tahun 2030. Hal tersebut disambut optimis karena menurut dari Kemen…