Untuk dapat melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang mitig…
Prospek budidaya laut di Indonesia sangat baik karena ditunjang dengan potensi sumberdaya alam berupa perairan pantai yang luas dan ketersediaan teknologi budidaya yang mudah diakses oleh masyaraka…
Beberapa jenis sumber daya ikan di lautan mengalami penurunan populasi akibat dari penangkapan yang berlebihan dan pengaruh kualitas habitatnya. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan kontrol yang ke…
Buku kumpulan peraturan ini berisikan informasi mengenai aturan-aturan yang membahas tentang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam apendiks convention on i…
Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Mi…
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/KepMen-KP/2013 menetapkan standarisasi kendaraan dinas di lingkungan KKP sebagaimana dimaksud dictum KESATU tidak termasuk kenda…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembe…
Peraturan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 01/PER-DJP2HP/2014 tentang Kemitraan Usaha Perikanan Tangkap dengan Unit Pengolahan Ikan dan Keputusan Jenderal Pengolahan…
Buku ini memuat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Buku ini berisi mengenai : (1) Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Perikanan NO.52/M-DAG/PER/12/2010 DAN NO.PB.02/MEN/2010
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Ketentua…
Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peraaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional …
Penyusunan petunjuk pelaksanaan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan operasional proses penerbitan Ijin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) mulai dari proses pengajuan permohonan hingga pen…
Buku Kumpulan ini berisikan peraturan dan kentetuan sebagai berikut: 1. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan No.52/M-DAG/PER/12/2010 dan No.PB.02/MEN/2010 2. P…
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan abgian dari hak asasi manusia yang dijamin d dalam UU RI Tahun 1995. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk mem…
Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesaturan Republik Indonesia dan ZEE Indonesia serta laus lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan. Sumber …
Buku ini secara garis besar berisi tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi seluruh unit kerja pusat yang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, termasuk Direktorat Jenderal Pengu…