Sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2001-2004 yang telah berakhir pada Oktober 2004 serta berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka …
Tanggapan Ditjen Peikanan Tangkap atas pertanyaan Komisi IV DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perikanan tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan tanggal 13 Desember 2005
Agenda 100 hari pertama Dep. KP disusun dalam rangka menjawab harapan masyarakat akan kinerja pemerintah baru dalam mewujudkan perubahan ke arah kemajuan bangsa di bidang kelautan dan perikanan, se…
Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya serta Dirjen Pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, departemen Kelautan dan Perikanan …
Jumlah nelayan miskin saat ini diperkirakan mencapai 3.377.399 KK meliputi masyarakat pesisir yang memiliki pekerjaan atau berusaha sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pedagang hasil perikanan, dan …
Masyarakat pesisir sampai saat ini masih banyak dalam keadan tidak berdata dengan keterbatasan berbagai aksesibilitas, sehingga menyebabkan mereka dalam kondisi miskin, hal ini sangat ironi dengan …
Arah kebijakan pembangunan kelauta dan perikanan mengacu kepada garis-garis besar haluan negara tahun 1999, Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 …
Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan mengacu kepada garis-garis besar Haluan Negara tahun 1999, Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPEAS) 2000-2004 …
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T…
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencaa Pembangunan Jangka Menengah (R-PJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) …
Wilayah laut nasional mempunyai potensi keanekaragaman, kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat besar. Namun demikian, potensi sumberdaya kelautan tersebut belum dapat dimanfaatkan…
Bahan persiapan sidang ke-12 "Codex Committee on food import and export inspection and certification system (CCFICS)" pada tanggal 1-5 Desember 2003 di Brisbane Australia
Maritim atau "Maritime" menurut kamus bahasa Inggris Webster diartikan sebagai yang berkaitan dengan "Navigation". Namun, kamus tersebut juga memberikan arti luas, yaitu "living near sea", kehidupa…
dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan TA 2001 dialokasikan dana pembangunan sebesar Rp. 348,19 milyar, yang terdiri dari APBN Rp. 225,00 milyar dan BLN Rp. 123,19 milyar. Pembangunan peri…
Dalam tahun 2000, ebrapa upaya perbaikan pembangunan kelautan dan perikanan telah dan akan terus dilakukan, anara lain sebagi berikut: 1. Penataan organisasi dan sumberdaya manusia
Program dan kegiatan TA 2000 disusun dengan mengacu kepada kebijakan Ditjen PK2 yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra) Departemen Eksplorasi laut dan Perikanan (DELP).
Dalam rangka melaksanaka pembangunan perikanan TA 2001 dialokasikan dana pembangunan sebesar Rp.348,19 Milyar, yang terdiri dari APBN Rp.225,00 milyar dan BLN RP. 123, 19 milyar.
Laporan ini berisi kata-kata sambutan dan juga pendahuluan yang dipaparkan di awal kegiatan rapat kerja oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi.
Laporan ini membahas beberapa hal, yaitu : 1) APBN Tahun 2006 Departemen Kelautan dan Perikanan, 2) Perkiraan Keadaan Polhukam Tahun 2006 Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Permasalahan di Bidang Ke…
Dalam rangka mensosialisasikan kegiatan Dewan Maritim Indonesia dan menambah wawasan pengetahuan maritim nusantara kepada masyarakat luas, khususnya para generasi muda, Dewan Maritim Indonesia nela…