Publikasi ini merupakan referensi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RUU Kelautan Jilid II: yang memuat Undang-undang sebanyak 17 antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang …
Rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik guna menciptakan tata pemerintahan yang efisien dan efektif, diperlukan sistem pengendalian intern pem…
Untuk menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia, baik bahan baku untuk pengolahan dan hasil olahan yang akan didistribusikan langsung ke pasar dalam negeri, agar tidak membahayakan…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan…
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.29/MEN/2003 tentang Penyelenggaraan sistem Pemantauan Kapal Perikanan, belum dapat memenuhi kebutuhan optimal pengawasan perikanan. Dirasa perlu a…
Sebagai pelaksanaan pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta dalam rangka meningkatkan pengawsan dan pengendalian kegiatan kapal perikanan, maka d…
Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan pelestarian danpemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik unutk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan …
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persy…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2006. Sebanyak 20 peraturan perundang-undangan ditetapkan, mulai dari …
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2009, ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2008 tent…