Masyarakat pesisir sampai saat ini masih banyak dalam keadan tidak berdata dengan keterbatasan berbagai aksesibilitas, sehingga menyebabkan mereka dalam kondisi miskin, hal ini sangat ironi dengan …
Laporan ini membahas tentang rencana kerja kementerian/lembaga departemen kelautan dan perikanan tahun 2007 dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2007
Arah kebijakan pembangunan kelauta dan perikanan mengacu kepada garis-garis besar haluan negara tahun 1999, Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004 …
Laporan Rapat kerja menteri kelautan dan perikanan dengan komisi IV DPR RI 27 Februari 2006 membahas tentang rencana aksi revitalisasi budidaya udang, rencana aksi revitalisasi budidaya rumput laut…
Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan mengacu kepada garis-garis besar Haluan Negara tahun 1999, Undang-Undang No.25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPEAS) 2000-2004 …
Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) adalah salah satu unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kelaut…
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam rencana pembangunan jangka menegah (RPJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) T…
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan disusun mengacu pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencaa Pembangunan Jangka Menengah (R-PJM) Tahun 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) …
Marine fisheries resources are great of national importance to South East Asian countries and through trade, conservation and biodiversity value are also of global and regional significance. This b…
Wilayah laut nasional mempunyai potensi keanekaragaman, kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat besar. Namun demikian, potensi sumberdaya kelautan tersebut belum dapat dimanfaatkan…