terbitan ini berisi tentang kumpulan peraturan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan. yaitu pengelolaan daerah aliran sungai. perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. dan tata cara penyel…
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pen…
Buku ini berisi mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2014 Tentang "Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas…
The sanctioning of Law Number 40 of 1999 concerning the Press is essential since the Law shall govern the Press, which include, the printed media, electronic media and other media, to function maxi…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoensia Jilid 3 tahun 2007, merupakan kelanjutan Buku yang telah diterbitkan sejak 2000. Dalam Buku Jilid 3 Tahun 2007 merupakan semua peratura…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoensia Jilid 2 tahun 2007, merupakan kelanjutan Buku yang telah diterbitkan sejak 2000. Dalam Buku Jilid 2 Tahun 2007 merupakan semua peratura…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoensia Jilid I tahun 2007, merupakan kelanjutan Buku yang telah diterbitkan sejak 2000. Dalam Buku Jilid I Tahun 2007 merupakan semua peratura…
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rehabilitasi …
Dalam rangka meningkatkan akselerasi kegaitan penelitian dan pengembangan serta pengembangan kapasitas institusi dan sumberdaya manusia, perlu dilakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah, lembag…
Dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 …