Merupakan publikasi dari Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 dalam bidang Lingkungan Hidup. Memuat 4 peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI yaitu dengan nomor: 1. 05 Tah…
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pen…
The sanctioning of Law Number 40 of 1999 concerning the Press is essential since the Law shall govern the Press, which include, the printed media, electronic media and other media, to function maxi…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoensia Jilid 3 tahun 2007, merupakan kelanjutan Buku yang telah diterbitkan sejak 2000. Dalam Buku Jilid 3 Tahun 2007 merupakan semua peratura…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoensia Jilid 2 tahun 2007, merupakan kelanjutan Buku yang telah diterbitkan sejak 2000. Dalam Buku Jilid 2 Tahun 2007 merupakan semua peratura…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indoensia Jilid I tahun 2007, merupakan kelanjutan Buku yang telah diterbitkan sejak 2000. Dalam Buku Jilid I Tahun 2007 merupakan semua peratura…
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rehabilitasi …
Dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 …
Karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu penge…
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 sejak berlaku tanggal 16 November 1994, diperlukan langkah-langkah penanganan yang menyeluruh dan terpadu dalam rangka lebih meningkatkan…