Buku Himpunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edisi II ini merupakan penerbitan yang berkesinambungan dari penerbitan sebelumnya sebagai salah satu kegiatan dari Sistem Jaringan Dokumentas…
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan …
Untuk dapat terwujudnya good governance di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengelolaan anggaran yang diselenggarakan secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan adanya…
Pemberantasan Kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pemabngunan kelautan dan perikanan. Upaya integrasi PNPM Mandiri KP…
Guna menjamin keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, maka sebagai tindak lanjut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang P…
Himpunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil merupakan publikasi kumpulan dari peraturan menteri sebanyak 6 peraturan yang berfokus …
Dalam rangka tertib asministrasi keuangan dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan DInas Jabatan Dalam Negeri bagi Penjabat Negara…
Publikasi ini merupakan kumpulan peraturan perundang-undagan di bidang pengelolaan terumbu karang yang terdiri dari: 3 buah undang-undang, 1 peraturan pemerintah, 3 keputusan menteri dan 7 peratura…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan dan ditetapkan pada Tahun 2007. Sebanyak 33 Peraturan Menteri ada dalam publikasi ini. Diharap…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan adalah merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewewenangan, Susunan Organ…
Pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2002 di bidang kelautan dan perikanan adalah merupakan acuan bagi seluruh aparat Departemen Kalautan dan Perikanan maupun pihak-pihak terk…
Publikasi ini merupakan kumpulan keputusan menteri kelautan dan perikanan sebanyak 14 keputusan terhitung dari 2001-2005 yang berisikan antara lain adalah: 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikan…
Wilayah pesisir di Indonesia memiliki makna yang sangat penting mengingat penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. Di lain sisi wilayah pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki peran penting…
Peningkatan ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan, dipandang perlu memanfaatkan penyediaan kredit dengan tingkat bunga yang terjangkau guna pembiayaan investasi atau modal kerja bagi ke…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, sus…
Publikasi ini berisikan tentang 4 surat edaran yang antara lain adalah: 1. Surat edaran menteri eksplorasi laut dan perikanan nomor: SE-01/MenELP/VI/00 tentang pedoman pengembangan kapasitas dan ke…
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Persatuan Nasional dan untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas Kabinet Persatuan Nasional dan untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tu…
Dalam rangka memenuhi tuntuan pembangunan yang semakin kompleks dalam era reformasi dan globalisasi, maka perencanaan pemabgnunan yang diperlukan saat ini bukanlah sekedar merupakan kelanjutan dan …
Dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, perlu upaya pengelolaan di bidang kepegawaian, guna meningkatkan kualitas profesionalisme, disiplin dan d…
Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 bahwa prinsip pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, adil dan dapat diper…