Pemberantasan Kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-sentra perikanan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam pelaksanaan pemabngunan kelautan dan perikanan. Upaya integrasi PNPM Mandiri KP…
Guna menjamin keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, maka sebagai tindak lanjut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang P…
Dalam rangka tertib asministrasi keuangan dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan DInas Jabatan Dalam Negeri bagi Penjabat Negara…
Publikasi ini merupakan kumpulan peraturan perundang-undagan di bidang pengelolaan terumbu karang yang terdiri dari: 3 buah undang-undang, 1 peraturan pemerintah, 3 keputusan menteri dan 7 peratura…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan adalah merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewewenangan, Susunan Organ…
Pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2002 di bidang kelautan dan perikanan adalah merupakan acuan bagi seluruh aparat Departemen Kalautan dan Perikanan maupun pihak-pihak terk…
Publikasi ini merupakan kumpulan keputusan menteri kelautan dan perikanan sebanyak 14 keputusan terhitung dari 2001-2005 yang berisikan antara lain adalah: 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikan…
Wilayah pesisir di Indonesia memiliki makna yang sangat penting mengingat penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. Di lain sisi wilayah pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki peran penting…
Peningkatan ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan, dipandang perlu memanfaatkan penyediaan kredit dengan tingkat bunga yang terjangkau guna pembiayaan investasi atau modal kerja bagi ke…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, sus…
Publikasi ini berisikan tentang 4 surat edaran yang antara lain adalah: 1. Surat edaran menteri eksplorasi laut dan perikanan nomor: SE-01/MenELP/VI/00 tentang pedoman pengembangan kapasitas dan ke…
Dalam rangka memenuhi tuntuan pembangunan yang semakin kompleks dalam era reformasi dan globalisasi, maka perencanaan pemabgnunan yang diperlukan saat ini bukanlah sekedar merupakan kelanjutan dan …
Dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, perlu upaya pengelolaan di bidang kepegawaian, guna meningkatkan kualitas profesionalisme, disiplin dan d…
Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 bahwa prinsip pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, adil dan dapat diper…
Dalam rangka perencanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk proyek pembangunan dan dengan mengacu pada ketentuan dalam surat keputusan bersama menteri keuangan dan menteri PPN/ Ketua Bappenas …
Untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah dan nilai barang milik/kekayaan negara, baik yang berbentuk barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak di lingkungan Departemen Kelautan …
Pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut di wilayah perairan Indonesia, perlu dibentuk Panitia Nasional yang mempertimbangkan, mengkoordinasi…
Proses pembangunan kelautan dan perikanan perlu didukung dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara terpadu oleh sebab itu…
Untuk dapat mewujudkan tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara perlu disusun Pedoman Umum Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen …
Guna mewujudkan tertib administrasi keuangan perlu disusun Pedoman Umum Administrasi Keuangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan diputuskan keputusan meteri kelautan dan perikanan tent…