Publikasi ini berisikan tentang 4 surat edaran yang antara lain adalah: 1. Surat edaran menteri eksplorasi laut dan perikanan nomor: SE-01/MenELP/VI/00 tentang pedoman pengembangan kapasitas dan ke…
Dalam rangka memenuhi tuntuan pembangunan yang semakin kompleks dalam era reformasi dan globalisasi, maka perencanaan pemabgnunan yang diperlukan saat ini bukanlah sekedar merupakan kelanjutan dan …
Proses pembangunan kelautan dan perikanan perlu didukung dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara terpadu oleh sebab itu…
Penyuluhan perikanan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, yaitu ebrperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku utama, pela…
Publikasi ini merupakan salinan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 dan 112 Tahun 2007. Peraturan nomor 111 membahas tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2007 t…
Pada tanggal 3 Nopember 2003 pemerintah memberlakukan Keputusan presiden No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. TujuanKeputusan Presiden ini agar pengadaan b…
Auditor Inspektoral Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai unsur Aparat Pengawsan Fungsional menerbitkan buku ini yaitu Himpunan Ketentuan dan Peraturan bagi Auditor Inspektorat Jendera…
Auditor Inspektoral Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai unsur Aparat Pengawsan Fungsional menerbitkan buku ini yaitu Himpunan Ketentuan dan Peraturan bagi Auditor Inspektorat Jendera…
Buku ini berisikan kumpulan perundang-undangan peraturan perikanan laut hingga tahun 1976. Terdapat 16 peraturan perikanan laut yang terdiri dari Undang-undang, Keputusan presiden, lembaran negara,…
Buku ini memuat perauran perundang-undangna di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan pada tahun 2009. Berisikan 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun…
Buku ini memuat perauran perundang-undangna di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan pada tahun 2009. Berisikan 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun…
Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km 2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Sebagai tindak lanjut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahu…
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KELAUTAN INDONESIA seiring dengan berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, diperlukan langkah-langkah penanganan yang…
Untuk menjaga keutuhan Wilayah Negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pemb…
Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan ditetapkan dalam hal untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 56 UU no.31 tahun 2004 tentang Penyel…
Undang-undang pelayaran mulai dari UU RI no.21 tahun 1992 hingga UU RI tahun 2005. Untuk penanganan setelah terjadinya kecelakaan, terdapat dua hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaca …
Penanganan dan pengolahan hasil perikanan mempunyai fungsi dan peran pentingdalam memenuhi kebutuhan gizi, karena: (1) penanganan dan pengolahan mempunyai efek pengawetan. Ikan termasuk komoditas …
Pedoman ini merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh Dirjen kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, Departemen kelautan dan perikanan, dalam memberikan panduan bagi pelaksanaan reklamasi di wilay…
Buku ini merupakan kumpulan prototype peraturan daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir. Menyadari betapa pentingnya sumberdaya pesisir dan laut bagi keberlangsungan hidup manusia terutama bagi …
Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bidang Perikanan Tangkap dianugerakhan kepada para pemangku kepentingan yang dinilai memiliki komitmen dan kontribusi yang besar dalam pembangunan perikanan tangkap…