Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.14/MEN/…
Pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan dimaksudkan sebagai dasar dalam penyelenggaraan dan pelaksaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 33 hlm .; 21cm x 15cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 12/14 340(084)
Peraturan Menteri Kelautan dan Republik Indonesia Nomor 67 / Permen-KP / 2016…
Buku ini berisikan mengenai peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 67/permen-kp/2016
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 214 hlm.; 25cmx 18cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-PERMEN16/67 340 (094)
Himpunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edisi I 2004
Buku Himpunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tahun 2004 Edisi I ini merupakan penerbitan yang berkesinambungan dari penerbitan sebelumnya sebagai salah satu kegiatan dari Sistem Jaringan …
- Edition
- Edisi I 2004
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ii, 245 hlm. ; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 04/- 340(094)
Himpunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edisi II 2004
Buku Himpunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Edisi II ini merupakan penerbitan yang berkesinambungan dari penerbitan sebelumnya sebagai salah satu kegiatan dari Sistem Jaringan Dokumentas…
- Edition
- Edisi II 2004
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ii, 200 hlm. ; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 04/- 340 (094)
Permen KP RI Nomor PER. 18/MEN/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk …
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2012 tentang pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 3-59 hlm.: il.; 28 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-PERMEN 12/18 340(084)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.20/MEN/2008
Guna menjamin keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, maka sebagai tindak lanjut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang P…
- Edition
- Nomor: PER.20/MEN/2008
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 15hlm,; 15cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-PERMEN KP 08/20.340(094)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.05/MEN/2003 Tentang Organ…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan adalah merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewewenangan, Susunan Organ…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- i, 55 hlm. ; 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 03/05 340 (094)
Kumpulan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 2005
Publikasi ini merupakan kumpulan keputusan menteri kelautan dan perikanan sebanyak 14 keputusan terhitung dari 2001-2005 yang berisikan antara lain adalah: 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikan…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 212 hlm. ; 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 01-05/-.340(094)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2002 tentang Pedo…
Wilayah pesisir di Indonesia memiliki makna yang sangat penting mengingat penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. Di lain sisi wilayah pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki peran penting…
- Edition
- Nomor : KEP.10/MEN/2002
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- v, 47 hlm. ; 22 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 02/13 340 (094)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.33/MEN/2001 tentang Petu…
Peningkatan ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan, dipandang perlu memanfaatkan penyediaan kredit dengan tingkat bunga yang terjangkau guna pembiayaan investasi atau modal kerja bagi ke…
- Edition
- Nomor : KEP.33/MEN/2001
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 23 hlm. ; 22 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 01/33 340 (094)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.01/MEN/2001 Tentang Organ…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, sus…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 49 hlm. ; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 01/01 340 (094)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pedoma…
Dalam rangka memenuhi tuntuan pembangunan yang semakin kompleks dalam era reformasi dan globalisasi, maka perencanaan pemabgnunan yang diperlukan saat ini bukanlah sekedar merupakan kelanjutan dan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 42 p.; 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU -KEPMEN KKP 00/17.340(094)
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : 15 Tahun 2000 Tentang Pedoma…
Dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, perlu upaya pengelolaan di bidang kepegawaian, guna meningkatkan kualitas profesionalisme, disiplin dan d…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 138 hlm. ; 32 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 00/15 340 (094)
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Pedoma…
Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 bahwa prinsip pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, adil dan dapat diper…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 90 hlm. ; 32 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 00/10 340(094)
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : 14 Tahun 2000 tentang Pedoma…
Dalam rangka perencanaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk proyek pembangunan dan dengan mengacu pada ketentuan dalam surat keputusan bersama menteri keuangan dan menteri PPN/ Ketua Bappenas …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 70 hlm. ; 32 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 00/14 340 (094)
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : 11 Tahun 2000 Tentang Pedoma…
Untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah dan nilai barang milik/kekayaan negara, baik yang berbentuk barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak di lingkungan Departemen Kelautan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 69 hlm. ; 32 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 00/11 340(094)
Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapa…
Pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal-kapal yang tenggelam di dasar laut di wilayah perairan Indonesia, perlu dibentuk Panitia Nasional yang mempertimbangkan, mengkoordinasi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 13 hlm. ; 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPRES KEPMEN 00/- 340 (094)
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pedoma…
Proses pembangunan kelautan dan perikanan perlu didukung dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara terpadu oleh sebab itu…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 21 hlm. + lamp. ; 32 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 00/18 340 (094)
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : 12 Tahun 2000 tentang Pedoma…
Untuk dapat mewujudkan tertib administrasi dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara perlu disusun Pedoman Umum Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di lingkungan Departemen …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 53 hlm. ; 32 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 00/12 340(094)
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : 09 Tahun 2000 tentang Pedoma…
Guna mewujudkan tertib administrasi keuangan perlu disusun Pedoman Umum Administrasi Keuangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan diputuskan keputusan meteri kelautan dan perikanan tent…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 170 hlm. ; 32 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 00/09 340(094)
Perikanan Tangkap 
Perikanan Budidaya 
Pengolahan Ikan 
Pulau Kecil 
Masyarakat Pesisir 
Local Content 
Ekspor Perikanan 
Illegal Fishing 
Ilmu - Ilmu Sosial 
Geografi dan Sejarah