Perairan Selatan Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (5-40 mil) masih belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi perikanan tuna pada perairan tersebut baru dimanfaatkan oleh kapal-kap…
The waters under the sovereignty and jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the Indonesian Exclusive Economic Zone and the high seas based on international provisions, c…
Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumb…
Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai Negara Maritim dan memiliki wilayah laut yang memiliki potensi sumber daya laut yang cukup memadai. Potensi sumber daya tersebut, khususnya di sektor kelautan…
Perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumb…
Publikasi ini merupakan kumpulan peraturan perundangan tindak lanjut UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Publikasi ini terdiri dari 10 Peraturan perundangan yang antara lain adalah: 1. Peraturan…
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 se…
Wilayah Pesisir dan Pualu-pulau kecil merupakan bagian sumber daya alam yang memiliki keragaman potensi sumber daya yang tinggi. Sumber daya alam tersebut sangat penting bagi pengembangan sosial, e…
Wilayah Pesisir dan Pualu-pulau kecil merupakan bagian sumber daya alam yang memiliki keragaman potensi sumber daya yang tinggi. Sumber daya alam tersebut sangat penting bagi pengembangan sosial, e…
Untuk dapat melaksanakan ketentuan pasal 13 dan pasal 14 undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dipandang perlu adanya penetapan Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Sumber Daya Ik…
Publikasi ini merupakan kumpulan peraturan pemerintah republik Indonesia yang berisi antara lain: 1. Peraturan Pemerintah RI No.4 tahun 1960, 2. Peraturan Pemerintah RI No.15 tahun 1984, 3. Peratur…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengatur dan ditetapkan pada tahun 2008. Himpunan Peraturan perundang-undangan ini dipublikasikan untuk d…
Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 2005 tentang Perjalanan dinas ke luar negeri, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan perjalanan d…
Laut merupakan pilar utama ekonomi negara dan pemersatu bangsa, sebagai media transportasi antar pulau maupun negara, sebagai objek wisata maupun keamanan dan pertahanan negara. Sejak tahun 1927, s…
Laut merupakan pilar utama ekonomi negara dan pemersatu bangsa, sebagai media transportasi antar pulau maupun negara, sebagai objek wisata maupun keamanan dan pertahanan negara. Sejak tahun 1927, s…
Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pengelolaan wilayah pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, …
Publikasi ini berisikan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Undang undang ini bertujuan untuk lebih meningkatkan peran sektor p…
Buku ini diharapkan mampu menjembatani pemecahan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut di Indonesia, khususnya di wilayah yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota dalam pengelolaannya. Pedoman …
Publikasi Kompilasi Referensi Peraturan Perundang-undangan terkait Penyusunan RUU Kelautan Jilid I, berisikan: 1. Undang-undang No. 1 tahun 1973, 2. Undang-undang No.5 tahun 1983, 3. Undang-undang …
Publikasi ini merupakan referensi peraturan perundang-undangan terkait penyusunan RUU Kelautan Jilid II: yang memuat Undang-undang sebanyak 17 antara lain adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang …