Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.05/MEN/2003 Tentang Organ…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan adalah merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewewenangan, Susunan Organ…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- i, 55 hlm. ; 23 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 03/05 340 (094)
Departemen Kelautan dan Perikanan Proyek Pengembangan Sumberdaya Manusia Peri…
Pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2002 di bidang kelautan dan perikanan adalah merupakan acuan bagi seluruh aparat Departemen Kalautan dan Perikanan maupun pihak-pihak terk…
- Edition
- Buku II
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 29,5 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 03/11-44.340 (094)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/2002 tentang Pedo…
Wilayah pesisir di Indonesia memiliki makna yang sangat penting mengingat penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. Di lain sisi wilayah pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki peran penting…
- Edition
- Nomor : KEP.10/MEN/2002
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- v, 47 hlm. ; 22 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 02/13 340 (094)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.33/MEN/2001 tentang Petu…
Peningkatan ketahanan pangan di bidang kelautan dan perikanan, dipandang perlu memanfaatkan penyediaan kredit dengan tingkat bunga yang terjangkau guna pembiayaan investasi atau modal kerja bagi ke…
- Edition
- Nomor : KEP.33/MEN/2001
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 23 hlm. ; 22 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 01/33 340 (094)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.01/MEN/2001 Tentang Organ…
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, sus…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 49 hlm. ; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPMEN 01/01 340 (094)
Surat Edaran Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :…
Publikasi ini berisikan tentang 4 surat edaran yang antara lain adalah: 1. Surat edaran menteri eksplorasi laut dan perikanan nomor: SE-01/MenELP/VI/00 tentang pedoman pengembangan kapasitas dan ke…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 21,5 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-SE MKP 00/01.340(094)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pedoma…
Dalam rangka memenuhi tuntuan pembangunan yang semakin kompleks dalam era reformasi dan globalisasi, maka perencanaan pemabgnunan yang diperlukan saat ini bukanlah sekedar merupakan kelanjutan dan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iii, 42 p.; 30 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU -KEPMEN KKP 00/17.340(094)
Kumpulan Legislasi Penyuluhan Perikanan
Penyuluhan perikanan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, yaitu ebrperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku utama, pela…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 276 hal. ; 15 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PERP-PP/Permen/perpes/BKN/Kepmen.340(094)
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan K…
Pada tanggal 3 Nopember 2003 pemerintah memberlakukan Keputusan presiden No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. TujuanKeputusan Presiden ini agar pengadaan b…
- Edition
- Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- xii, 416 hal. ; 21,5 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-PERPRES 07/95.340 (094)
Himpunan Ketentuan dan Peraturan bagi Auditor Inspektorat Jenderal Departemen…
Auditor Inspektoral Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai unsur Aparat Pengawsan Fungsional menerbitkan buku ini yaitu Himpunan Ketentuan dan Peraturan bagi Auditor Inspektorat Jendera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ii, 472 hlm. ; 21,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-UU/PP/KEPRES/KEPMEN -/- 340 (094)
Himpunan Ketentuan dan Peraturan Bagi Auditor Inspektorat Jenderal Departemen…
Auditor Inspektoral Jenderal Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai unsur Aparat Pengawsan Fungsional menerbitkan buku ini yaitu Himpunan Ketentuan dan Peraturan bagi Auditor Inspektorat Jendera…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- vi, 322 hlm. ; 21,5 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-UU/PP/KEPRES/KEPMEN -/- 340 (094)
Kumpulan Perundang - Undangan/Peraturan Perikanan laut
Buku ini berisikan kumpulan perundang-undangan peraturan perikanan laut hingga tahun 1976. Terdapat 16 peraturan perikanan laut yang terdiri dari Undang-undang, Keputusan presiden, lembaran negara,…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 60hlm,; 25cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-UU/KEPMEN/KEPRES 340 (094)
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan tahun …
Buku ini memuat perauran perundang-undangna di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan pada tahun 2009. Berisikan 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- iv, 419 hlm. ; 24,5 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PER 161-01
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun …
Buku ini memuat perauran perundang-undangna di bidang kelautan dan perikanan yang bersifat pengaturan pada tahun 2009. Berisikan 28 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- ii, 419 hlm. ; 20 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PER-UU 09/- 340 (094)
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.17/MEN/2008
Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km 2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Sebagai tindak lanjut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahu…
- Edition
- Nomor: PER.17/MEN/2008
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 44 hlm. ; 15 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-PERMEN 08/17 340 (094)
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelau…
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KELAUTAN INDONESIA seiring dengan berlakunya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, diperlukan langkah-langkah penanganan yang…
- Edition
- Nomor 21 Tahun 2007
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 24hlm. ; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-KEPRES 07/21 340 (094)
Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005
Untuk menjaga keutuhan Wilayah Negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pemb…
- Edition
- Nomor 78 Tahun 2005
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- 24 hlm ; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-PERPRES 05/78 340 (094)
Undang-undang Pelayaran Beserta peraturan dan pelaksanaanya
Undang-undang pelayaran mulai dari UU RI no.21 tahun 1992 hingga UU RI tahun 2005. Untuk penanganan setelah terjadinya kecelakaan, terdapat dua hal yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Berkaca …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Collation
- x, 420 hlm. ; 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PERPU-UU -/-.340(094)
Orasi Pengukuhan Ahli Peneliti Utama Bidang Pascapanen Perikanan : Meningkatk…
Penanganan dan pengolahan hasil perikanan mempunyai fungsi dan peran pentingdalam memenuhi kebutuhan gizi, karena: (1) penanganan dan pengolahan mempunyai efek pengawetan. Ikan termasuk komoditas …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 9797860000
- Collation
- 46 hlm.; 21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- PED KKP 05-639.3.043 Pidato Endang Sri H
Pedoman Reklamasi Di Wilayah Pesisir
Pedoman ini merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh Dirjen kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, Departemen kelautan dan perikanan, dalam memberikan panduan bagi pelaksanaan reklamasi di wilay…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 979-3556-21-8
- Collation
- xii, 45hlm,; 18cm
- Series Title
- -
- Call Number
- PED KKP 05-551.038 SOP
Perikanan Tangkap 
Perikanan Budidaya 
Pengolahan Ikan 
Pulau Kecil 
Masyarakat Pesisir 
Local Content 
Ekspor Perikanan 
Illegal Fishing 
Ilmu - Ilmu Sosial 
Geografi dan Sejarah